BANTENRAYA.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP RI Maruarar Sirait memberikan program 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.
Program 1.000 rumah subsidi untuk wartawan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.
Hendry Ch Bangun yang menilai program tersebut sangat dibutuhkan para wartawan yang belum memiliki hunian.
Menurut Hendry Ch Bangun, ada sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuh belum memiliki rumah.
“Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
Baca Juga: 92.421 Kendaraan di Cilegon Nunggak Pajak, Potensi Pendapatan Capai Rp51 Miliar
Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS melakukan nota kesepahaman tentang program 1.000 hunian subsidi untuk wartawan.
Hunian subsidi tersebut ditujukan bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi dan berpenghasilan di bawah Rp8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah di wilayah Jabodetabek.
Keunggulan program ini antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB.
Down payment atau uang muka yang diberikan hanya 1 persen, dengan harga maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah Jabodetabek.
Skema cicilan hingga 20 tahun, dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.
Baca Juga: 92.421 Kendaraan di Cilegon Nunggak Pajak, Potensi Pendapatan Capai Rp51 Miliar
BACAJUGA:
Sebelumnya, program rumah subsidi telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru.
Pekan depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengingatkan agar wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme.
“Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” kata pria yang biasa disapa Ara ini.
Menteri Komdigi Meutya Hafidz juga menyambut baik program ini dan berharap kuotanya bisa ditambah.
Baca Juga: Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, PAD Pemprov Banten Anjlok Rp50 Miliar
“Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” tuturnya.
Dalam diskusi yang digelar sebelum penandatanganan MoU, Maruarar memberi target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang.
“Pesan Presiden Prabowo jelas, kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya.
BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara by name dan by address.
Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, mengaku akan bekerjasama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.***
