BANTENRAYA.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan 20 persen dari total dana desa sebesar Rp71 triliun, yaitu sekitar Rp14,2 triliun, untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini bertujuan menjadikan desa sebagai penyuplai utama bahan baku MBG untuk para pelajar di seluruh Indonesia.
Menurut Yandri, desa-desa di Indonesia akan didorong untuk memproduksi berbagai bahan pangan seperti padi, jagung, ikan nila, melon, dan lain-lain secara khusus.
Baca Juga: Ketum PWI Pusat Sebut Prabowonomics jadi Program Unggulan HPN 2025
“Dari Rp71 triliun dana desa tahun 2025, 20 persennya dialokasikan untuk ketahanan pangan demi menyukseskan Program MBG,” ujar Yandri pada konferensi pers.
Program MBG akan dijalankan dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai arahan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Presiden menekankan bahwa bahan baku program ini harus berasal dari produksi lokal, bukan impor.
Baca Juga: Timnas Indonesia Lepas Shin Tae-yong, Erick Thohir: Terima Kasih Coach!
“Program MBG akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan koperasi dan BUMDes, sehingga bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan dari impor,” tegas Yandri.
Program MBG direncanakan akan dilaksanakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa program ini merupakan langkah bersejarah dalam pemenuhan gizi berskala nasional.
BACAJUGA:
Baca Juga: Pujasera Pontir Kota Serang Mulai Bangkit Geliatkan Ekonomi UMKM
“Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional, yang ditujukan untuk balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Hasan.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang siap beroperasi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak, yaitu 57 lokasi.
Selain di Jawa Barat, SPPG juga tersebar di berbagai provinsi lain, termasuk Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Pemerintah berencana meningkatkan jumlah penerima manfaat program ini secara bertahap hingga mencapai 17 juta orang pada akhir tahun 2025. ***
