BANTENRAYA.COM – Pemprov Banten menuding bahwa kendala yang menyebabkan rendahnya serapam pupuk subsidi ada di kios-kios pengecer.
Pasalnya, saat ini Pemprov Banten telah mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat sebenyak dua kali lipat dari yang biasanya.
Bahkan, sebelumnya Pj Gubernur Banten Al Muktabar merasa heran dengan rendahnya penyerapan pupuk di Banten, padahal stok yang ada saat ini bisa dikatakan cukup melimpah.
Baca Juga: Seluruh OPD Pemkot Cilegon Kena Evaluasi KemenPAN-RB, Helldy Agustian: Mudah-mudahan Kami……
“Kita juga bingung itu, karena stok kita melimpah, tapi petani mengeluh langka. Dan pada saat musim tanam kemarin, kan itu perlu pupuk,’ ujarnya.
BACAJUGA:
“Dari mana mereka dapat pupuknya? Apa beli yang tidak bersubsidi? Kalau iya, kan itu mahal. Makanya kita akan terlusuri itu,” katanya.
Merespons hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten Oong Syahroni meminta agar Pemprov Banten mengubah pola distribusi pupuk subsidi dengan memperbanyak kios-kios pengecer.
Baca Juga: 2 Terdakwa Pembunuhan Penjual Madu di Kabupaten Serang Dituntut Belasan Tahun Penjara
Pasalnya, kata dia, saat ini stok pupuk di kios pengecer lebih sering kosong, dan jarak tempuh antar desa dengan kios pengecer juga menjadi kendala dalam proses distribusi.
Ia mengatakan, Pemprov Banten harus melakukan evaluasi terhadap pola distribusi pupuk subsidi tersebut.
Terlebih, kata dia, sampai saat ini distribusi untuk daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih belum merata.
Baca Juga: Nama Saluran WA Brian Clash of Champions Lengkap dengan Biodata Sang Mahasiswa Kodekteran UGM
“Kalau bisa dikatakan stok pupuk di kios itu sering kosong, mungkin iya. Makanya itu juga harus dievaluasi,” katanya.
“Namun ada hal lainnya yang juga penting diperhatikan oleh Pemprov Banten berkenaan dengan pola distribusi pupuk subsidi itu sendiri,” ungkapnya.
Oong menerangkan, Pemprov Banten harus juga memperbanyak kios-kios pengecer di tingkat desa.
Bila perlu setiap satu des aitu satu kios pengecer, sehingga para petani bisa lebih mudah mengakses pupuk subsidi.
Baca Juga: Nama Saluran WA Brian Clash of Champions Lengkap dengan Biodata Sang Mahasiswa Kodekteran UGM
“Yang terjadi saat ini kan satu kios itu untuk menjangkau sekitar 3 desa. Masalahnya, untuk di daerah Lebak dan Pandeglang itu, jarak antar satu desa dengan desa lainnya cukup jauh. Sehingga hal ini akan berdampak pada tambahan biaya operasional petani,” jelasnya.
Oong menuturkan, selain itu, para petani juga banyak yang tidak tercover ke dalam kelompok tani.
Alhasil, kata dia, mereka tidak bisa mengakses berbagai bantuan dari pemerintah seperti pupuk subsidi, benih sampai alsintan.
Padahal, tanpa masuk ke dalam kelompok tani, para petani tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Cari Laptop Budget Pelajar, Coba Singgah di Menara Banten Komputer Tersedia Mulai dari Rp2 Jutaan
“Kami berharapnya dengan tambahan kuota yang cukup banyak itu, ada tambahan kuota juga bagi para petani yang belum tercover dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan lakukan Rakor bersama Komisi II,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengungkapkan, semua usulan dari DPRD itu masih mungkin untuk diterapkan. Namun tentu perlu dilakukan identifikasi yang mendalam terlebih dahulu.
“Dalam satu desa itu ada berapa petaninya yang terhimpun dalam kelompok tani? Apakah mereka sudah masuk ke dalam aplikasi Simluhtan. Jika belum akan dimasukkan oleh PPL setempat,” katanya.
Baca Juga: Harga Tiket Nonton Film Korea Escape Hari ini di Bioskop Jakarta, yang Dibintangi oleh Lee Je Hoon
Kemudian, selain itu juga apakah jenis pertanian yang digeluti masuk pada Sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi, dan berapa luas lahan garapannya.
“Setelah itu semua selesai akan tergambar apakah diperlukan penambahan kios untuk setiap satu desa. Jika iya, baru diproses oleh distributor,” imbuhnya. (mg-rafi) ***
