SERANG, BANTEN RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memeriksa 6 orang saksi terkait pemberian beras dari bantuan corporate social responsibility (CSR) dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) berupa pemberian beras kepada anggota DPRD Banten.
BACAJUGA:
“Total semua 6 orang. Dari mahasiswa 2 orang, dari BJB 1 orang dan dari forum CSR Banten 3 orang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan, Senin (29/6). Ia enggan menyebutkan nama-nama yang dipanggil ke Kejati Banten.
Ivan menambahkan, dari keterangan yang diperoleh pihak BJB maupun Forum CSR Banten, bantuan itu merupakan permintaan dari Forum CSR kepada BJB. Bantuan itu akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
“BJB ini menyalurkan CSR kepada pemilik saham. Banten ini punya saham di BJB, dan forum CSR (mewakili pemrov Banten) meminta CSR itu. Kan mereka (forum CSR) punya SK Gubernur, jadi tidak perlu lagi izin ke Gubernur,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan, terkait pemberian CSR ke anggota DPRD Banten itu tidak pernah ada. Akan tetapi, BJB memberikan CSR ke forum CSR Provinsi Banten dan di salurkan ke masyarakat.
“Tidak ada itu. Ada juga BJB menyerahkan CSR ke forum dan forum nanti yang menyalurkannya,” ungkapnya.
Disingggung adanya anggota DPRD Banten yang menerima bantuan CSR, Ivan menambahkan Kejati Banten masih melakukan pendalaman terkait hal itu. Jika ada yang memiliki bukti-bukti itu, masyarakat maupun organisasi diharalkan ikut membantu Kejati Banten, mengumpulkan bukti tersebut.
“Kita lihat nanti siapa penerima CSR itu. Kalau memang ada buktinya serahkan kepada kami,” katanya.
Diketahui sebelumnya, belasan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Banten mendesak Kejati Banten mengusut dugaan gratifikasi pemberian beras CSR dari BJB yang diterima oleh sejumlah anggota DPRD Banten.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Bangen Indra Patiwara mengatakan ada 38 anggota DPRD Banten yang telah menerima beras CSR dari BJB termasuk ketua Dewan. Bahkan mahasiswa menuding ada mantan anggota DPRD yang ikut serta menjembatani penyaluran beras tersebut.
“Kalau UUD Tipikor kan jelas, ketika menerima sesuatu masuk dalam indikasi, anehnya anggota dewan mengembalikan ke penyalur setelah ramai, Fraksi PKB yang mengembalikan, yang telah menerima PKB, PAN, Demokrat dan PKS,“ katanya.
Menurut Indra, pemberian beras CSR dari BJB kepada sejumlah anggota DPRD Banten tidaklah wajar. Apalagi setelah informasi itu ramai ke publik, beberapa anggota DPRD termasuk Ketuanya mengembalikan ke penyalur. Hal itu mengindikasikan adanya ketidak beresan dalam penyaluran CSR berbentuk beras tersebut.
“Menerima beras CSR 2 ton beras apalagi langsung ke pribadi dan disalurkan tidak secara langsung, tapi dari seseorang ke anggota dewan. Saya pikir mantan anggota dewan (penerima). Contoh ketua dewan yang mengembalikan lagi atas ke tidak tahunnya,” ujarnya. (darjat)
