BANTENRAYA.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Sahruji mengomentari soal akan adanya hak interpelasi yang diinisiasi 3 partai politik di DPRD Kota Cilegon.
Menurut Ketua DPC PPP Sahruji, hak interpelasi itu merupakan drama politik yang akan merugikan masyarakat. Sebab, drama interpelasi itu akan membuat program pemerintah baik legislatif maupun eksekutif tidak akan jalan, sementara masyarakat menunggu realisasi program dari pemerintah.
Sahruji menjelaskan, pihaknya prihatin dengan buruknya komunikasi legislatif dan eksekutif. Interpelasi tersebut bentuk krisis dari pada solusi yang terbaik.
Baca Juga: Update Lagi! Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2022, Buruan Klaim
“Ini tidak dapat memperkecil masalah, dan pemerintahan itu sudah pasti dinamika seperti itu sudah ada, tapi masih punya solusi yang terbaik. Tidak dipertontonkan di depan khalayak masyarakat umum (interpelasi),” katanya kepada wartawan, Minggu 16 Januari 2022.
Meski memberikan komentar prihatin, papar Sahruji, dirinya enggan melakukan intervensi terhadap keputusan Fraksi Persatuan Demokrat dimana PPP ada di dalamnya. Dirinya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan fraksi soal interpelasi itu.
“Kalau saya untuk interpelasi itu yah karena saya bukan anggota dewan yah. Saya bukan anggota dewan jadi lagi konsentrasi bagaimana pada 2024 PPP memiliki fraksi sendiri, sehingga ketika terjadi seperti ini ketidakharmonisan pemerintahan ini, kami akan menyikapi dan punya power politik yang cukup. Karena kami ini fraksi saja gabung, yah saya sami’na wa atho’na (mendengar dan taat) saja,” ujarnya.
Baca Juga: Viral! Inilah Sosok Gus Arya, yang Menantang Keberadaan Tuhan
Menurut Sahruji, bicara pemerintahan itu kesatuan antara legislatif dan eksekutif, sehingga tidak bisa dipisahkan keduanya. Untuk itu, komunikasi politik sangat diperlukan, sehingga tidak timbul persoalan yang akan berpotensi merugikan masyarakat. Sebab, dengan interpelasi tersebut fungsi keduanya akan tumpul dalam hal merealisasikan program pemerintahan.
“Saya mantan anggota dewan periode 2004-2009, kita mengenal asas komunikasi, terbangun komunikasi lintas fraksi, sehingga dengan eksekutif dan legislatif juga membangun komunikasi yang baik,” ujarnya.
“Tidak ada organisasi pemerintah yang tidak ada masalah, tapi selama masih bisa bangun pembicaraan komunikasi tidak terputus atau tetap terintegrasi dengan baik saya rasa semuanya bisa diselesaikan komunikasi dengan baik,” tegasnya. ***
