BANTENRAYA.COM – Sebanyak hampir 7.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Banten tak masuk dalam daftar calon penerima bantuan dari Pemprov Banten.
Korban PHK tersebut tak dapat bantuan karena tak lolos verifikasi seperti tak berdomisili di Banten atau kini sudah punya pekerjaan baru.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Banten, angka PHK selama pandemi mencapai 13.900 orang.
Baca Juga: Ceramah Almarhum Syekh Ali Jaber: Tips dan Cara Hatam Baca Al-Qur’an Dalam 10 Jam
Terkait hal itu, Pemprov Banten pun mengalokasikan bantuan untuk meringankan beban mereka.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan daftar calon penerima bantuan korban PHK. Meski demikian, tak semua akan mendapatkannya.
Diungkapkannya, hanya 7.125 diantaranya yang akan mendapat bantuan senilai Rp500.000 yang bersumber dari APBD Banten tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Pojok UMKM Randakari Fokus Dampingi Pelaku Usaha Kerajinan Tangan
“Iya, hanya sekitar tujuh ribu lebih (sebagai calon penerima bantuan),” ujarnya, Kamis (23/9).
Dipaparkan Al Hamidi, sebenarnya pada awal tahun ini Disnakertrans mengusulkan ada sekitar 10.000 korban PHK untuk menerima bantuan.
Akan tetapi, dari hasil verifikasi oleh Inspektorat Banten hanya 7.125 yang disetujui.
Baca Juga: Ada Waktu Singkat Paling Mustajab Untuk Berdo’a di Hari Jumat, Ini Waktunya Kata Ustadz Adi Hidayat
“7.125 untuk sementara. Belum berkembang, itu kan hasil verifikasi dan audit dari Inspektorat,” katanya.
Tak semua korban PHK di Banten dapat bantuan karena mereka harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Di antaranya, harus memiliki KTP dan berdomisili di Banten, memiliki rekening perbankan aktif serta masih dinyatakan belum bekerja sejak terkena PHK.
Baca Juga: Futsal PON XX Papua: Futsal Banten Lawan Jawa Barat, Siap Kejar Poin di Laga Perdana
“Iya (harus memiliki KTP dan berdomisili di Banten) memiliki rekening aktif dan tidak bekerja. Kalau sudah bekerja tidak dapat,” ungkapnya.
Ia optimistis, dalam waktu dekat bantuan korban PHK bisa segera disalurkan.
Sebab, pada dasarnya anggaran untuk pendistribusiannya telah tersedia. Bantuan akan disalurkan melalui Bank Banten.
Baca Juga: Siapa Itu ROC, Lawan Pertama Indonesia di Sudirman Cup 2021
“Anggarannya sudah tersedia. Nantinya, penyaluran akan didistribusikan melalui Bank Banten. Bantuan hanya sekali,” tegasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Serang Faizal Rakhman mengkritisi perhitungan korban PHK oleh Disnakertrans.
Menurutnya, dalam menghitung pekerja yang berpotensi terkena PHK dan dirumahkan Disnakertrans Banten tak menghitung karyawan kontrak dan outsourcing.
BACAJUGA:
Baca Juga: Sebuah Mobil di Cinangka Terguling, Meledak dan Akhirnya Terbakar
Padahal, mereka juga turut terdampak terhadap penerapan PPKM darurat dan PPKM level 4 beberapa waktu lalu.
“Jumlah anggota saya di Kabupaten Serang sebanyak 12 ribu pekerja. Sekitar 2.000 pekerja yang sangat terancam pemutusan (PHK),” ujarnya, kemarin.
Ia mengungkap, banyak buruh yang terancam PHK dan dirumahkan disebabkan saat ini banyak perusahaan yang kegiatan produksi dan pesanan produk yang juga menyusut. ***
