BANTENRAYA.COM – Walikota Serang Syafrudin akan menyalahkan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Serang bila rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2019-2023 tersisa 30 persen.
Pernyataan ini disampaikan Walikota Serang Syafrudin dalam ekspose dan peresmian hasil pembangunan dilaksanakan di gedung pengujian kendaraan bermotor atau PKB Terminal Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis 2 Februari 2023.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan janji-janji politik yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2019-2023 bersama Wakil Walikota Subadri Ushuludin.
“Kalau kurang 1 sampai 5 persen RPJMD tak terealisasi itu namanya manusia biasa. Tapi, kalau kurangnya 20 sampai 30 persen itu berarti Pak Sekda yang salah,” ujar Syafrudin, dalam sambutannya.
Syafrudin mengatakan, bila hanya mengandalkan APBD Kota Serang rasanya sulit untuk membangun Kota Serang dalam waktu lima atau 10 tahun sekalipun.
“Itu pak Sekda yang salah. Jadi kalau kita mengandalkan anggaran itu kayaknya sulit untuk membangun lima tahun. 10 tahun aja tidak selesai kalau mengandalkan anggaran,” ucap dia.
Baca Juga: Jalur Pendakian Gunung Aseupan Pandeglang Ditutup Sementara Setelah Suara Ini Muncul
Syafrudin menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Serang untuk terus melakukan inovasi.
“Perlu inovasi dari kepala OPD, nggak tahu kita ngambil ke provinsi atau ke pusat atau fisiknya minta ke provinsi itu memang tergantung di OPD,” katanya.
Menurut Syafrudin, pimpinan kepala daerah hanya membuat kebijakan semata, adapun usulan-usulan itu dari OPD masing-masing.
“Dan insya Allah ini inovasi dari kepala OPD. Buktinya kita bisa membangun,” jelas Syafrudin.
Syafrudin mengungkapkan bahwa pihaknya tidaknya berkoordinasi dengan legislatif untuk pengawasan penyusunan anggaran, akan tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum atau APH.
“Termasuk APH juga, termasuk pendampingan dari kejaksaan ini kita tempuh, karena saya berharap di lima tahun ini dan seterusnya tidak ada masalah apa-apa,” jelas dia.
Kata Syafrudin, masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Serang dipilih oleh masyarakat, dan diberi batas waktu oleh Menteri Dalam Negeri hingga 5 Desember 2023. Selama lima tahun menyusun RPJMD ini agar segera diselesaikan.
“Jadi dalam jangka waktu 5 tahun ini juga kita janji-janji politik yang diberikan kepada masyarakat ini harus diselesaikan,” kata Syafrudin.
Syafrudin mengakui masih ada pekerjaan atau janji politik yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, ia menekankan kepada seluruh OPD untuk dapat mampu menterjemahkan RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Serang.
“Kalau masih ada kekurangan-kekurangan itu namanya manusia biasa. Tapi kalau kita mengacu ke RPJMD, in syaa Allah sudah tinggal sedikit lagi. Tinggal 2023 ini mudah-mudahan selesai semua penyempurnaan,” tutur dia.
Namun demikian tentunya banyak yang masih yang belum tercover dari di luar RPJMD. Karena fisik kita yang ada di kota Serang ini terutama infrastruktur jalan ini masih belum diselesaikan.
“Mudah-mudahan di tahun 2023-2024 ini mudah-mudahan bisa selesai,” harap dia.
BACAJUGA:
Sekretariat Daerah atau Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, masih ada pekerjaan 10 persen lebih yang di RPJMD, namun demikian ada yang sudah 100 persen contoh infrastruktur jalan.
“Tapi masih ada kondisi jalan yang masih belum memungkinkan bagus, sehingga nanti gak apa-apa lebih dari 100 persen juga, kondisional di wilayah kita ada beberapa jalan yang masih jelek. Kita teruskan saja,” kata Nanang Saefudin, kepada Banten Raya.
Nanang Saefudin mengakui bahwa Sekda harus mengkoordinir OPD, lantaran Sekda panglimanya OPD.
“Itu mencontohkan apabila yang 30 persen. Tidak ada yang kurang dari 30 persen. Cuma kita tetap push pimpinan OPD dan Alhamdulillah semua berjalan pada koridor yang sesuai dengan ketentuan,” ucap dia.
Nanang Saefudin menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk melototi RPJMD bila ingin membangun. Bila ternyata di RPJMD nya sudah kelar, ternyata di luar RPJMD masih ada.
“Nah ini baru fisik saja Rp 170 sekian miliar. Non fisiknya banyak. Yang fisik tapi tidak seperti fisik misalnya pengadaan obat, bangku sekolah, mebeler, itu juga masuk. Jadi sebenarnya lebih dari Rp 179 miliar alokasi anggaran kita untuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Terkait OPD agar terus melakukan inovasi, Nanang Saefudin menyebutkan bahwa OPD telah melakukan upaya tersebut baik ke pusat maupun ke Pemprov Banten.
“Contoh PU banyak nyengget anggaran ke pusat. Jadi kita minim anggaran saya berharap inovasi dari masing-masing pimpinan OPD untuk berkomunikasi dengan kementerian pusat. Jadi semua berkesinambungan,” kata dia.
“Dan Alhamdulillah tahun sekarang bantuan keuangan dari pemerintah provinsi itu 25 miliar. Pak walikota, pak wali, saya bersepakat infrastruktur semua. Keinginannya kita selesaikan infrastruktur semua. Tinggal nanti kepemimpinan siapa yang akan datang tinggal melanjutkan,” tandasnya. *
