BANTENRAYA.COM – Anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP, Musa Weliansyah menemukan adanya buah-buahan busuk hingga kurma yang berjamur pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada ibu hamil dan siswa selama Ramadan di Kabupaten Lebak.
Musa menilai menu MBG yang tidak sesuai spesifikasi kesehatan dan gizi berpotensi membahayakan keselamatan penerima manfaat.
“Saya mengutuk keras distribusi MBG yang asal-asalan. Kami menemukan buah-buahan busuk, serta kurma yang kering dan berjamur,” kata Musa, Kamis, 26 Februari 2026.
BACA JUGA: Top List Staycation Le Dian Hotel, Lokasi Strategis dengan Kapasitas Parkir Hingga 600 Kendaraan
Selain menu yang bermasalah, Musa juga menuding adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan program besutan Presiden Prabowo Subianto itu.
Menurut Musa, jatah MBG yang dirapel untuk tiga hari selama Ramadan merupakan praktik yang janggal karena setiap paket MBG mencakup biaya sewa dapur dan penyediaan wadah (ompreng) harian.
“Jika makanan diberikan sekaligus untuk tiga hari, muncul pertanyaan besar, dikemanakan biaya sewa dapur dan operasional untuk dua hari sisanya? Ini bukan sekadar teknis, tapi ada potensi kerugian negara yang nyata,” ujarnya.
BACA JUGA: 5 Sektor Dievaluasi BPKP Banten, Inspektur Kota Serang Berharap Hasil Segera Keluar
Musa menilai program MBG saat ini menjadi celah baru oknum untuk melakukan korupsi berjamaah. Hasil analisisnya, ada penggelembungan harga rata-rata Rp2 ribu per siswa dibandingkan harga pasar.
“Menu seperti roti dan kue kering yang disajikan serupa dengan produk warung kelontong, namun dipatok dengan harga jauh lebih mahal,” jelasnya.
BACAJUGA:
Musa turut mengamati peran Satgas MBG yang dia nilai belum maksimal. Dia mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) dievaluasi total.
Menurut dia, BGN sejauh ini hanya memberikan laporan formalitas kepada presiden tanpa sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“BGN jangan hanya ‘omon-omon’ atau sekadar bicara di media. Para Kepala SPPG dan akuntan harus dibina dan diawasi ketat. Mereka harus berpihak pada kepentingan negara dan gizi masyarakat, bukan malah ikut bermain bisnis dengan pemilik dapur,” kata dia. ***
