BANTENRAYA.COM – Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda atau PW GP Ansor Banten meminta penegak hukum menangkap pelaku pemagaran pantai pesisir utara Tangerang karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.
PW GP Ansor Banten juga merampas hak nelayan untuk mencari ikan karena pemagaran pantai tersebut mengganggu aktivitas nelayan.
Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PW GP Ansor Provinsi Banten Suhendar mengatakan, dia mengapresiasi pemerintah yang sudah turun tangan menangani masalah pemagaran pantai pesisir utara Tangerang.
Baca Juga: 4 Fakta dari Film Perayaan Mati Rasa yang Tayang Februari 2025, Beri Pendekatan Baru Dunia Sinema
Namun, selain pemerintah, penegak hukum seperti kepolisian juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini.
“Sudah semestinya kepolisian berani menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait pemagaran pantai tersebut,” kata Suhendar, Minggu 17 Januari 2025.
Tidak hanya pelaku, kepolisian juga bisa mengusut siapa sebenarnya yang memerintahkan pemagaran pantai ini.
Baca Juga: SEGERA TIBA! Bacaan Doa Agar Umur Sampai ke Ramadhan, Lengkap dari Tulisan Arab hingga Artinya
Serta memproses mereka yang memerintahkan pemagaran ini.
Suhendar mengatakan, pemerintah daerah, Kementrian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut maupun Kepolisian harus berani dan bertindak tegas membongkar pemagaran pantai pesisir utara Tangerang tersebut.
Terlepas apakah bangunan itu milik swasta atau pengusaha atau siapa pun.
Baca Juga: Aklamasi, Haridoyo Pimpin Angkat Besi Banten Ingin Lebih Berprestasi
“Karena laut itu milik negara bukan milik pengusaha atau swasta,” ujarnya.
Suhendar mengatakan, pemerintah harus menyusun rencana tata ruang wilayah yang jelas dan komprehensif.
Tidak hanya itu, rencana tata ruang wilayah juga harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pengusaha, dan lingkungan hidup secara seimbang.
Baca Juga: Awal Tahun, Maxim Serang Gencar Konvoi Guna Memudahkan Customer Akses Layanan Aplikasi
“Hal ini sekaligus untuk menjamin terpenuhinya hak asasi masyarakat berupa akses, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya,” tuturnya.
“Sehingga diharapkan tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial,” katanya. ***
