BANTENRAYA.COM – Kepala Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang Mas’ud (52) ditangkap dan telah ditetapkan tersangka oleh Satgas Pungutan Liar (Pungli) Provinsi Banten, atas dugaan pungli pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pangawinan.
Kepala Pokja Penegakan Hukum Satgas Pungli AKBP M. Fauzan Syahrin mengatakan terbongkarnya pungli pengurusan PTSL itu, bermula dari informasi masyarakat pada Oktober 2024 lalu. Diketahui ditemukan adanya pungutan biaya pengurusan administrasi data yuridis.
“Pungutan tersebut melebihi standar harga yang telah ditetapkan oleh SKB 3 Menteri, dalam hal ini menteri ATR BPN, Mendes serta Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 8 tahun 2018 sebesar Rp150 ribu,” katanya kepada awak media, Jumat 8 November 2024.
Baca Juga: Instagram Peserta SNU University War Season 2, Makin Menyala Gegara Ada 4 Jeong Hyunbin?
Fauzan menerangkan untuk pengurusan PTSL ini, masyarakat di Desa Pengawinan dimintai administrasi sekitar Rp250 ribu hingga Rp1,5 juta oleh oknum desa.
“Peristiwa pemungutan pada sertifikat tahun 2024 oleh Kepala Desa Pengawinan dengan cara bersangkutan menyuruh tenaga bantuan saudara JN, SDR, JM dan RM untuk memungut biaya sertifikat PTSL kepada masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Fauzan mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, ada sekitar 512 warga yang mengajukan program PTSL, dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
“Kalau rata-rata di 1 juta maka kerugian potensi kerugian yang eee diakibatkan itu lebih kurang sekitar Rp 512 juta,” ungkapnya.
Fauzan menegaskan dari hasil pemeriksaan 11 orang tersangka, pihaknya menetapkan Kepala Desa Pengawinan sebagai tersangka.
“Untuk pelaku saat ini saudara tersangka saudara MSD. Barang bukti yang kita dapatkan beberapa berkas-berkas dan termasuk juga satu buah buku catatan rekapan dan termasuk juga sisa uang Rp1 juta,” tegasnya.
Baca Juga: Dimyati Pamer Jam Tangan Kayu Buatan Pandeglang saat Debat, Yuk Kenalan Sama Mereknya!
BacaJuga
Fauzan menambahkan MSD akan dijerat dengan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 3 UU No 11 tahun 1980 dengan anaman penjara paling lama 3 tahun.
“Masih kami lakukan pendalaman dan lakukan perkembangan terkait dengan tindak pidanai yang saat ini kami lakukan,” tambahnya.***
