BANTENRAYA.COM – Penolakan Juwita Wulandari menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak masih bergulir.
Terbaru, masyarakat kembali melakukan penolakan dengan cara berkirim surat atau tuntutan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Minggu, 22 September 2024.
BACAJUGA:
Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Lebak, Ari mengatakan, bahwa pasca aksi pada Jumat, 20 September 2024 tidak ada anggota fraksi yang mendatangi surat perjanjian.
Sehingga, pihaknya kembali melakukan penolakan dengan cara berkirim surat kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Dampak Kebakaran TPSA Bagendung Selama Sepekan, 79 Orang Alami ISPA
“Betul, kami sudah berkirim surat melalui JNE, semoga Megawati mau menerima surat atas penolakan Juwita Wulandari menjadi Ketua DPRD Lebak,” kata dia kepada Bantenraya.com usai mengirim surat melaui JNE Pasar Rangkasbitung.
Ia mengungkapkan, surat tersebut berisi tuntutan yang disetujui oleh berbagai elemen masyarakat seperti buruh, pedagang, petani, mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya.
“Inti dalam surat itu adalah kami meminta agar DPP kembali ke peraturan yang ada, karena kalau peraturan dilanggar maka dipastikan akan berimbas kepada nasib rakyat di Lebak,” ungkapnya.
Ari menuturkan, isi surat yang dikirim yaitu meminta agar PDI Perjuangan kembali ke konstitusi, menolak Juwita Wulandari, dan meninjau ulang keputusan penunjukan Juwita menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak.
Baca Juga: Undian Nomor Urut Pilkada Kota Cilegon Dilakukan Besok
Diungkapkan Ari, keputusan tersebut untuk kepentingan bersama masyarakatserta untuk menyelamatkan marwah DPRD Lebak.
“Ini kesepakatan bersama tidak ada hal yang lain, harus dikaji ulang itu, Juwita Wulandari belum memenuhi kriteria dari segi pengalamannya juga,” ujarnya.
“Seharusnya posisi Ketua ditentukan oleh urutan suara terbanyak karena hal tersebut sudah membantu mendongkrak suara partai juga,” pungkasnya.***
