BANTENRAYA.COM – Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa, mendesak Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memperketat seleksi dan pengawasan terhadap dapur-dapur yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Yeremia, program MBG memang merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan gizi buruk.
Namun, pelaksanaannya MBG di lapangan harus benar-benar memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Jadi, ketika melakukan kerja sama dengan dapur-dapur MBG, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) itu harus melakukan seleksi ketat,” kata Yeremia, Sabtu (11/10/2025).
Tidak hanya itu, BGN juga harus melakukan monitoring ke seluruh dapur yang sudah beroperasi. Tidak hanya menerima laporan MBG.
BACA JUGA : Monitoring MBG di SD Negeri 1 Sempu, Kadindikbud Kota Serang Ahmad Nuri: Sekali-kali ke Dapurnya
Ia mengaku mendapatkan informasi ada dapur MBG yang tidak layak secara sanitasi. Salah satunya, kata Yeremia, adalah praktik mencuci alat makan menggunakan air yang tidak bersih.
“Kita mendorong agar standar higienisnya sesuai dengan SOP. Kemudian kita berharap Badan Gizi Nasional terus melakukan pengawasan terkait dengan penegakan SOP-nya. Harus jadi bahan evaluasi BGN. Kalau bisa SOP-nya di setiap dapur dipampang,” tegasnya.
Yeremia juga mengingatkan bahwa dapur MBG bukan sekadar tempat memasak, melainkan bagian dari ekosistem pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Oleh karena itu, kualitas makanan dan kebersihan lingkungan dapur tidak boleh diabaikan.
“Kalau dapurnya kotor dan tidak sesuai standar, maka program ini bisa kontraproduktif. Alih-alih menyehatkan, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” ujarnya.
Dapur MBG Belum Punya Sertifikat Higienis, Dinkes Kota Cilegon Akui Tak Ada Anggaran
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM sejak dini.
Yeremia pun mendorong agar pemerintah daerah ikut aktif memantau jalannya program ini.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota jangan hanya menunggu laporan dari pusat. Harus ada kontrol langsung di lapangan. Jangan sampai program nasional ini rusak karena kelalaian di daerah,” ucapnya.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial, Yeremia memastikan bahwa pihaknya akan terus mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
“Kami di DPRD Banten siap memanggil pihak-pihak terkait jika ditemukan pelanggaran di dapur-dapur MBG yang beroperasi di wilayah kami,” tutupnya. ***
Caption
Pake foto dokumen Yeremia gesss.
