BANTEN RAYA.COM – Keberadaan sekolah swasta di Provinsi Banten semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, saat ini banyak sekolah swasta yang terancam bangkrut akibat kesulitan untuk mendapatkan siswa.
Salah satu contohnya yakni SMA Daarrurahman yang dalam dua tahun terakhir kian mengkhawatirkan. Dimana dalam dua tahun terakhir ini, sekolah yang berada di Kecamatan Walantaka, Kota Serang ini terancam bangkrut karena minimnya siswa yang mendaftar. Diketahui, pada tahun ajaran 2023-2024 sekolah tersebut tidak kebagian siswa, dan tahun ini, yang mendaftar ke sekolah tersebut hanya sebanyak 4 orang siswa.
Selain itu, beberapa sekolah lainnya seperti SMK PGRI 1 Kota Serang juga mengeluhkan yang tahun demi tahunnya terus mengalami penurunan jumlah siswa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini harus lebih berani dalam membuat terobosan-terobosan baru dalam bidang pendidikan.
Ia menuturkan, dengan kondisi banyaknya sekolah-sekolah swasta yang sepi peminat dan terancam bangkrut, itu perlu adanya perhatian dari Pemprov Banten.
Baca Juga: Pj Walikota Yedi Rahmat dan 43 Pejabat Kota Serang Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting
“Harusnya Pemerintah Provinsi Banten berani buat trobosan baru,” kata pria yang akrab disapa Cak Nawa ini kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Selain itu, ia juga turut menyoroti tindakan Pemprov Banten yang terus membangun sekolah-sekolah negeri dan tanpa memikirkan dampaknya terhadap sekolah swasta.
Menurutnya, agar sekolah-sekolah swasta tidak gulung tikar dan bisa diberdayakan dengan baik, serta anak-anak Banten tidak terbebani biaya saat masuk sekolah swasta, pemprov bisa menjajaki kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dengan skema yang nanti diatur sebaik mungkin.
”Tidak perlu bangun sekolah baru, tapi bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta dibikin gratis kan bisa. Biayanya dari penyelengara pendidikan,” ungkapnya.
“Ini kan perlu keberanian oleh penyelengara pemerintahan dalam hal ini gubernur dulu, baru DPRD ngaminin. Kan gitu,” sambungnya.
Saat ditanyai soal apakah akan adanya peninjauan terhadap sekolah-sekolah swasta yang besar kemungkinan gulung tikar, Cak Nawa menganggap hal itu tidak akan banyak memberikan dampak.
Baca Juga: Andra Soni Punya Jurus Ampuh Urai Kesenjangan, Kata Kuncinya DOB Banten Selatan
“Nggak ngefek, nggak ngefek, karena alamnya (aturannya, -red) beda,” ucapnya.
“Ada solusi supaya (sekolah swasta, -red) tidak bangkrut, itu kan bisa kerjasama. Itu kan bisa gratis, bisa juga tidak gratis kan?. Sesuai dengan standarisasi dari sekolah-sekolah tersebut,” tandasnya.
BACAJUGA:
Sementara itu, saat ditanyai mengenai persoalan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa, sekolah-sekolah swasta harus mulai bersaing secara mutu dan kualitas yang ditawarkan kepada masyarakat.
“Iya itu kan pilihan masyarakat, jangan kita dikotomikan. Artinya sekolah swasta itu harus bersaing secara mutu dan kualitas,” kata Al Muktabar.
Ia juga mengklaim jika tidak ada masalah dari penerapan sistem PPDB zonasi yang berdampak ke sekolah swasta.
Sebab, kata dia, saat ini pemerintah daerah sudah menetapkan bantuan operasional sekolah nasional (Bosnas), bantuan operasional sekolah daerah (Bosda), serta pemberian honorarium pada gurunya.
Baca Juga: Tekan Pelanggaran Lalu Lintas, Operasi Patuh Maung digelar di Lebak
“Bersekolah di swasta merupakan pilihan masyarakat dan pada dasarnya tidak ada paksaan untuk bersekolah di milik negeri atau swasta. Seperti saya umpamanya, saya memilih untuk menyekolahkan anak saya di sekolah swasta, dan tidak ada masalah,” ucapnya.
“Karena kan ada swasta yang mahal sekali biayanya tapi peminatnya juga luar biasa banyak, karena para siswa dan orang tua mengedepankan tentang mutu pendidikan mutu proses belajarnya,. Jadi silahkan sekolah swasta bersaing dalam memberikan itu (mutu dan kualitas,-red),” pungkasnya.(***)
