BANTENRAYA.COM – Ribuan Guru SMP dan MTs Swasta di Kota Cilegon dipastikan akan terkena imbas minimnya siswa yang masuk ke sekolah.
Pasalnya untuk sekolah swasta gaji dan pembayaran guru sendiri didapatkan dari siswa yang mendaftar.
Dengan minimnya siswa mendaftar maka hal tersebut akan menjadikan efek bola salju yang membuat angka pengguran di Kota Cilegon semakin meningkat.
Sebab, sekolah sudah pasti akan mengurangi jumlah guru.
Baca Juga: Barang Bawaan Kapal Nelayan yang Tenggelam di Pulau Tunda Tidak Berhasil Diselamatkan
Di mana, untuk SMP dan MTs yakni menggunakan sistem guru mata pelajaran.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Cilegon Muhammad Fitrullah mengungkapkan, tentunya guru akan terkena imbas kalau siswa yang diterima.
Sebab, gaji guru itu mengandalkan swadaya dari orang tua siswa.
“Jika siswa sedikit maka itu menjadi masalah. Kami (SMP Swasta) menggaji guru dari mana. Apalagi guru SMP itu guru mata pelajaran,” ucapnya, Jumat 5 Juli 2024.
Baca Juga: Banding Sengketa Lahan DJHA Dimenangkang Sabarto Saleh, Atmawijaya Diharuskan Kosongkan Lahan
Fitrullah mengatakan, efek dari PPDB yang ugal-ugalan dengan menerima siswa diluar kapasitas gedung membuat sekolah swasta tidak mendapatkan pendaftar.
Misalnya hanya ada dua kelas tapi menerima 5 kelas. Hal itu tentu saja melanggar aturan.
Bahkan, angkanya berkurang sangat signifikan yakni dari 4 rombel atau kelas sekarang hanya 1 kelas saja.
“Beberapa malah hanya 7 ekor (siswa) saja. Beberapa juga sudah tutup,” jelasnya.
Baca Juga: Cara Pengobatan Virus West Nile, Ternyata Tak Begitu Repot
Data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, ujar Fitrullah, ada hampir 90 persen sekolah dari total kurang lebih 40 sekolah sudah mulai menunggu waktu untuk tutup.
“Terutama yang SMP Swasta menengah kebawah sangat terkena dampak. Sudah sakaratul maut. Hidup segan menunggu mati,” jelasnya.
Hal sama disampaikan salah satu guru MTs Swasta yang enggan disebutkan namanya, sekarang guru susah untuk melelakukan pencairan sertifikasi.
Hal itu, karena jam mengajar masih sangat kurang dan belum bisa dilampaui.
Baca Juga: Pengadilan Tinggi Banten Tolak Gugatan Atmawijaya, Nyatakan Sabarto Saleh Pemilik Sah Lahan DJHA
“Kami tidak bisa pencairan sertifikasi. Jam mengajar semakin berkurang karena minimnya siswa. Belum lagi,” ujarnya.
Efek PPDB terutama sendiri, jelasnya sangat terasa untuk MTS yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 MTs swasta.
“Sekarang siswa semakin berkurang. Karena over kapasitas SMP negeri menerimanya. Mereka memaksakan diluar kuota,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila menyatakan, pihaknya memastikan sekolah swasta tidak akan mahal karena yang tidak mampu sudah diberikan dana Bos dan juga ada hibah dalam Bansos senilai Rp1,7 miliar.
Baca Juga: Akan Legowo dengan Keputusan DPP PAN, Dede Rohana: Saya Masih Ikhtiar
“Mereka mengajukan lewat hibah bansos. Jadi yang DTKS punya KIP dibantu dan tidak akan mahal kalau warga miskin masuk swasta,” jelasnya.
Belum lagi, papar Heni, ada 1.000 lebih anak-anak yang tidak diterima dan sudah disampaikan untuk masuk ke swasta.
“Sudah kami imbau masuk swasta. Ada 1.000 lebih siswa yang tidak diterima di negeri,” pungkasnya.***
