BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Buruh di Provinsi Banten menyatakan menolak rencana Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang digagas oleh pemerintah Joko Widodo. Buruh menilai program Tapera hanya akan tambah membebani buruh.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi mengatakan, SPN Provinsi Banten menolak dengan tegas Tapera. Apalagi, hingga saat ini program Tapera belum jelas.
“Kita menolak karena menambah beban buruh, menambah beban rakyat,” ujar Intan.
Intan menuturkan, rencana pemerintah yang akan memotong gaji buruh sebesar 2,5 persen untuk program Tapera sangat memberatkan. Apalagi, saat ini juga buruh sudah dipotong aneka program, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Apalagi iuran BPJS Ketenagakerjaan juga pajaknya tetap pekerja yang bayar,” ujarnya.
Intan menuturkan, potongan 2,5 persen sangat besar. Apalagi, setiap tahun kenaikan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) tidak pernah di atas 2 persen. Dengan demikian, beban berat akan dirasakan oleh para buruh ketika program Tapera diberlakukan.
Baca Juga: Simpang Siur Penggunaan Mobil Listrik Gubernur, Al Muktabar Ngaku Masih Pakai Mobil PJR
“Jadinya gaji nggak nambah tapi pemotongan terus bertambah,” katanya.
Alasan lain mengapa buruh Banten menolak Tapera karena hingga saat ini program ini belum pasti dan belum jelas. Ketidakjelasan itu misalnya siapa yang akan mengelola uang ini? Wujudnya tabungan atau apa? Bagaimana ketika akan diambil?
“Kalau tabungan kan kita membayarnya suka-suka tapi ini terkesan dipaksakan harus 2,5 persen. Katanya bisa diambil setelah 15 tahun, lalu bagaimana dengan pekerja yang sudah mau pensiun? Bagaimana dengan pekerja yang sudah menyicil rumah? Belum ada kejelasan,” katanya.
Yang lebih mendasar, kata Intan, buruh Banten masih belum percaya pada pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah. Apalagi pengelolaan keuangan pemerintah rentan terhadap korupsi. Buktinya asuransi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT ASABRI (Persero) saja dikorupsi. Belum lagi kasus korupsi lain yang mengeruk uang masyarakat.
“Kita belum percaya pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Mending kalau uangnya bisa balik lagi jadi kami minta pemerintah nggak usah aneh-aneh,” ujarnya.
Intan pun mengkritik program Tapera yang seolah-olah upaya pemerintah yang ingin mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa maksud yang jelas dan logis. Padahal, pemerintah semestinya bisa membuat program lain yang lebih bermanfaat dan realistis ketimbang mengeluarkan kebijakan yang akan membebani masyarakat banyak.
Baca Juga: Semoga Cepat Tertangkap.. Polres Cilegon Buru 3 DPO Kasus Pembacokan di Kecamatan Purwakarta
“Kalau pemerintah mau nyari duit jangan dari rakyat deh mending cari sendiri,” katanya tegas.
Ketimbang menggulirkan program Tapera untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah, Intan menyarankan agar pemerintah meringankan uang muka bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Atau mensubsidi rumah dengan sangat besar sehingga harga rumah bagi masyarakat dapat terjangkau. (***)
