BANTEN RAYA.COM – Kritik terhadap pemerintah Jokowi dalam penegakan demokrasi di Indonesia terus mengalir tanpa henti. Kali ini kritik datang dari para akademisi dan aktivis politik Kabupaten Pandeglang.
Kritik tersebut disampaikan dalam forum Pernyataan Sikap Kaukus Akademisi dan Aktivis Pandeglang di Saung Sultan Pandeglang pada Senin(12/2).
Dalam kesempatan tersebut, akademisi kampus STIA Banten Kabupaten Pandeglang, Dr. Agus Lukmanul Hakim menyampaikan keresahannya terkait kondisi demokrasi di Indonesia yang terus mengalami penurunan.
Gagasannya tersebut ia sampaikan berdasarkan hasil pengamatannya dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 yang terindikasi terjadinya kecurangan. Bahkan, hal tersebut diperkuat dengan adanya sorotan tajam dari para akademisi dan guru-guru besar di sebagian kampus di Indonesia.
Baca Juga: Pelaku Perampokan di Pandeglang Ternyata Sering Berbelanja ke Warung Korban
BACAJUGA:
“Implementasi demokrasi yang salah dilakukan oleh perorangan itu masih bisa diluruskan, akan tetapi jika demokrasi dirusak oleh orang yang menjalankan negara, saya khawatir itu menjadi keos. Proses ini yang kita khawatirkan,” kata Agus.
Ia juga membeberkan, kaitan dengan kontestasi Pilpres, menurutnya hari ini kepala-kepala daerah, termasuk bawahannya hingga tingkat kepala desa, memunculkan perilaku yang cenderung tidak netral.
Bahkan meski tak secara formal, kata Agus, mobilisasi para ASN juga sangat terlihat. Terutama, dari tiap ucapannya ketika berbicara yang cenderung mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon.
“ASN di daerah ikut digerakkan. Kalo di acara-acara formal mungkin gak keliatan, tapi jika di luar ya mungkin terjadi. Bahkan jika dibiarkan, kecurangan pilpres di Pandeglang bahkan bisa di atas 80 persen,” tegasnya.
Kemunduran demokrasi yang terjadi di era Jokowi, kata Agus, akan mencapai puncaknya ketika Paslon Prabowo-Gibran memenangkan pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut akan mengundang masa yang berasal dari berbagai elemen seperti mahasiswa, akademisi dan lain-lain untuk melahirkan gerakan reformasi jilid 2.
Baca Juga: Distribusi Logistik Pemilu di Lebak Penuh Dramatis Seperti Drama Korea Karena Medan Yang Sulit
“Kemenangan salah satu paslon yang saat ini memiliki elektabilitas paling tinggi memungkinkan terjadinya gerakan reformasi jilid 2,” terangnya.
Di tempat yang sama, Koordinator forum, Teguh Fachmi menerangkan tujuan diadakannya forum tersebut. Ia menyadari adanya indikasi peran penguasa melakukan intervensi dalam proses pemilu dan pilpres.
Terlebih, keadaan diperburuk dengan gerakan intervensi dari seluruh ASN dan kelembagaan negara.
“Kondisi ini tentu menjadi contoh tidak sehat dalam praktik demokrasi baik dalam skala nasional dan lokal,” tandasnya. (***)
