PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Inspektorat Pandeglang menegaskan tidak akan memberikan rekomendasi bagi bakal calon (balon) kepala desa (kades) petahana di Pandeglang yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Baik itu pengelolaan alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD).
“Pastinya kalau tidak menyelesaikan temuan-temuan, tidak kami berikan surat rekomendasi. Kita ingin semua kades petahana yang mencalonkan di pilkades serentak tahun ini menyelesaikan pertanggungjawaban. Kami ingin semua kades terbit administrasi,” tegas Sekretaris Inspektorat Pandeglang Raden Yunce Dewi ditemui di kantornya, Jumat (18/6/2021).
Yunce mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan ada beberapa desa yang dijabat petahana terdapat temuan yang harus segera diselesaikan. Hanya saja pihaknya tidak menyebutkan desa mana saja yang belum selesai administrasi.
“Temuannya rata-rata tunggakan pajak dan ada beberapa pembangunan desa yang belum diselesaikan. Makanya, saya minta secepatnya diselesaikan,” pesannya.
BACA JUGA: Tak Perlu Mengundurkan Diri, 20 ASN Nyalon Kades di Pandeglang
BACAJUGA:
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pandeglang Doni Hermawan mengingatkan, kades petahana untuk menyertakan surat rekomendasi dari Inspektorat. Jika calon tersebut tidak memilik surat rekomendasi, maka otomastis akan gugur.
“Artinya kades yang akan mencalonkan lagi di Pilkades tidak memiliki tunggakan atau piutang kegiatan pada saat menjabat. Sehingga hal itu jadi syarat mutlak bagi calon kades petahana,” katanya.
Saksikan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Banten Raya Channel
Menurutnya, aturan itu diterapkan karena menginginkan para calon kades petahana bersih dari piutang kegiatan agar pemerintahan desa tertib aturan. Doni meminta, panitia Pilkades untuk menolak berkas pendaftaran petahana kades ketika tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat terkait penyelesaian piutang kegiatan sebelumnya.
“Jangan sampai nantinya tunggakan kades lama jadi beban kades baru. Makanya syarat itu diterapkan kepada petahana agar kedepan semua kades bersih dari tunggakan atau piutang kegiatan,” ujarnya. (yanadi)
