PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Mantan Ketua HMI Cabang Pandeglang Fikri Anidzar Albar melaporkan Dinas Sosial Banten ke Ombudsman Perwakilan Banten, Kamis (21/1/2021).
Laporan dilayangkan Fikri yang kecewa karena ada 14 warga penerima Program Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu) dari Pemprov Banten di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang yang tidak lagi menerima bantuan pada 2020.
“Saya tadi siang (kemarin-red) lapor ke Ombudsman mewakili 14 orang warga penerima manfaat Jamsosratu di Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Laporan ini saya buat karena Jamsosratu tahun 2020 tidak tersalur kepada penerima di Desa Sindanghayu,” kata Fikri.
Fikri menyatakan, pada tahun 2019, 14 warga Desa Sindanghayu merupakan menerima Program Jamsosratu sebesar Rp 1.750.000 per tahap. Namun pada 2020, nilai bantuan, kata Fikri menyusut karena pandemi menjadi Rp 1.250.000. Warga memaklumi penurunan jumlah bantuan.
“Tapi ternyata uangnya tidak ada. Makanya kami minta program ini dievalusi baik oleh Dinas Sosial Provinsi Banten maupun para pendamping di lapangan agar ada kepastian kepada warga. Jangan sampai program ini tidak jelas prosedurnya. Saya juga meminta Ombudsman Perwakilan Banten memaksimalkan fungsi kontrolnya,” jelasnya.
Fikri menambahkan, sebelum melapor ke Ombudsman, ia sudah bertanya ke pendamping Jamsosratu di Kecamatan Saketi terkait hilangnya data penerima di list penerima tahun 2020.
“Tapi saya tidak dapat jawaban yang pasti. Makanya saya lapor ke Ombudsman. Jika ada kesalahan data kami harap ada sperbaikan. Kami ingin bansos ini menyalur karena sangat membantu warga saat pandemi seperti sekarang ini,” harapnya.
Jajat Permana, Pendamping Jamsosratu Kecamatan Saketi menyatakan, tahun 2020 tidak ada SPM (surat perintah membayar) ke-14 warga Sindanghayu. Tahun 2019 ke 14 warga itu memang penerima jamsosratu. Tapi tahun 2020 ada lagi datanya.
BACAJUGA:
“Saya juga tidak tahu penyebabnya mungkin karena datanya error. Sebagai pendamping saya juga malu pada penerima tapi mencoret atau memasukan data bukan ranah pendamping tapi ada di instansi terkait di Pemkab Pandegang dan Provinsi Banten,” kata Jajat.
Soal laporan Fikri ke Ombudsman, Jajat menyatakan tidak mempermasalahkan.
“Silakan saja karena kami sudah maksimal dalam melakukan pendampingan. Mudah-mudahan saja dari laporan itu ada titik terang penyebab hilangnya data,” kata Jajat. (muhaemin)
