BANTENRAYA.COM – Sepanjang 2023, Pemkab Pandeglang berhasil menangani 682 Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu menjadi Rumah Layak Huni atau RLH.
Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Pertanahan Kawasan Permukiman atau DPKPP Kabupaten Pandeglang Aip Setiawan mengatakan, total capaian tersebut merupakan hasil kerjasama dan bantuan banyak pihak.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari total Rutilahu yang belum tertangani.
“Kita punya data Rutilahu cukup banyak, sampai 68.000 tapi sekitar 10.000 sudah menjadi RLH. Untuk tahun ini sekitar 682 rumah yang tertangani,” kata Aip kepada Banten Raya, Jumat, 10 November 2023.
BACAJUGA:
Baca Juga: Pertamina Prediksi Kenaikan Konsumsi BBM di Banten saat Nataru Mencapai 6 Persen
Aip menambahkan, sejauh ini pemerintah sering mendapat bantuan dari berbagai pihak untuk menangani persoalan Rutilahu ini.
Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk berbagai program dan disalurkan ke masyarakat penerima bantuan yang tersebar di setiap kecamatan melalui pemerintah Kabupaten Pandeglang.
“Dengan keterbatasan kami, kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Baznas, Provinsi Banten dan lain-lain kita kolaborasi untuk menangani rumah tidak layak huni ini,” jelasnya.
Menurut Aip, bantuan yang diberikan kepada masyarakat ialah berupa uang tunai, melalui uang tersebut masyarakat kemudian membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi rumahnya.
Baca Juga: Rumah Presiden Amerika Serikat Joe Biden Didemo Warga, Teriakan Free Free Palestine Menggema
Aip juga menegaska, besaran uang yang diterima oleh masyarakat berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kerusakan.
“Selama melakukan pembangunan, kami juga punya Tim Monitoring. Jadi kami memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalah gunakan,” ujarnya.
Sejauh ini, Pemkab Pandeglang sendiri memfokuskan pada tiga kategori program, yaitu penanganan Rutilahu, penanganan rumah terdampak bencana, program penanganan kemiskinan ekstrim atau PKE, dan penataan kawasan kumuh.
“Jadi memang untuk menangani masalah ini kan kami tidak bisa berdiri sendiri. Jadi berbagai program yang kita lakukan selalu mendapat perhatian dan penanganan khusus dari stakeholder lainnya,” ucapnya.
Baca Juga: BPR dan BPD Dinilai Minim Inovasi Digital, Jamkrida Banten Sebut Kalah dari Pinjol
“Untuk penerima bantuan, minimal mereka harus punya tanah sendiri,” tambahnya.
Aip mengatakan, terkait optimisme pemerintah untuk menyelesaikan permasalah Rutilahu, meski jumlahnya sangat banyak, dirinya mengklaim grafik pertambahan rumah yang layak huni di Pandeglang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.
“Permasalahan RTLH ini sebetulnya karena memang dari keluarga yang kebetulan tidak sejahtera. Tapi tentunya kami serius, hal ini terlihat dari usaha kami yang terus mendata RTLH yang ada,” pungkasnya.***
