BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon mengklaim tidak ada pergeseran anggaran meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Cilegon 2023 mengalami defisit.
Diketahui, defisit APBD Kota Cilegon 2023 lantaran pos pembiayaan dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau Silpa APBD 2022 tidak sesuai yang direncanakan.
Data yang dihimpun Banten Raya, pos pembiayaan dari Silpa APBD 2022 yang direncanakan Rp 417 miliar, ternyata pada kenyataanya hanya sekitar Rp 300 miliar saja.
Sehingga ada defisit sekitar Rp 100 miliar pada pos pembiayaan APBD Kota Cilegon 2023 dari Silpa.
BACAJUGA:
Sekretaris Daerah atau Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan, APBD Kota Cilegon 2023 berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: Pemeliharaan Jalan Kota Serang Terkendala Hujan
Pihaknya hanya meminta efisiensi lantaran adanya defisit anggaran. Pihaknya juga mendorong pendapatan agar meningkat agar defisit bisa tertutupi.
“Itu kan bentuk efisiensi di kita, semua sesuai rencana. Tidak ada anggaran yang dipotong, tidak ada perubahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),” kata Maman ditemui usai Rapat Dengar Pendapat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Selasa, 7 Maret 2023.
Dikatakan Maman, bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan seperti rapat dinas yang disarankan untuk tidak dilakukan di hotel.
Namun, jika keterbatasan tempat memaksa untuk rapat digelar di hotel, menurutnya tidak masalah.
“Karena kapasitas gedung kita kurang, boleh-boleh saja rapat di hotel, mana yang prioritas mana yang perlu ditunda saja,” tutupnya.
Baca Juga: Polda Banten Bidik Oknum Bulog di Kasus Beras
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah atau BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, pihaknya akan mengintensifikasi pendapatan asli daerah untuk menutuoi defisit APBD Kota Cilegon 2023.
“Potensi BPHTB, potensi pajak-pajak lain, kita kejar PAD naik, saya intensifikasi pemungutan,” paparnya.
Dana menambahkan, pihaknta juga akan mengintensifikasi pajak bumi dan bangunan.
“Sebenarnya perusahaan banyak nih yang membangun, tetapi mereka tidak lapor, kita akan inspeksi itu,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengaku jika ada pergeseran anggaran atau efisiensi anggaran seharusnya berkomunikasi dengan DPRD Kota Cilegon.
Sebab, APBD Kota Cilegon 2023 disahkan beedasarkan persetujuan eksekutif dan legislatif.
“Kalau soal itu (Pergeseran Anggaran harus berkomunikasi dengan DPRD Kota Cilegon), saya sepakat dengan teman-teman DPRD. Tapi, kalau saat ini memang tidak ada refocusing, tidak ada perubahan DPA,” kata Hasbi.
Baca Juga: Selesaikan Persoalan, BJB Minta Bantuan Kejati
Politisi Partai Gerindra ini mendorong adanya peningkatan pendapatan untuk menutupi defisit.
Ia mencontohkan, retribusi pengecekan alat pemadam kebakaran saat ini targetnya sangat kecil, sehingga bisa untuk dinaikkan.
“Ada juga BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), itu perlu dimaksimalkan juga,” katanya.***
