BANTENRAYA.COM – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai kunjungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke DPP Golkar sebagai upaya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam menghimpun berbagai kekuatan politik.
“Sebagai partai menengah yang tidak dominan, Golkar dan KIB akan menarik kekuatan dengan banyak sumber, termasuk dengan partai non parlemen sekalipun,” ujarnya di Jakarta, hari ini.
Menurut Dedi, pertemuan itu juga untuk menunjukkan peran Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam lobi politik terkait upaya pencapresan Airlangga pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Motif Kasus Pembunuhan Brigadir J Tunggu Pemeriksaan Tersangka Ibu Putri
“Orientasinya agar Airlangga Hartarto terlihat yang paling menonjol, dan mudah lakukan lobi politik dukungan pencapresannya,” sambung Dedi.
Menurut Dedi, upaya lobi politik untuk pencapresan Airlangga menjadi sebab utama silaturahmi tersebut.
PSI dinilai punya basis pemilih yang berbeda dengan Golkar, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadi tumpang tindih.
“Pertemuan Golkar-PSI dalam rangka itu. Sekurangnya PSI punya daya propaganda, dan pemilih yang terbatas, tidak berbaur dengan pemilih partai lain,” katanya
“Semisal kelompok milenial, sehingga memungkinkan bisa menambah suara koalisi dan tidak tumpang tindih dengan pemilih Golkar,” tambahnya.
Kedekatan Golkar dan PSI juga mempunyai keuntungan lain. Dalam konteks Pilpres 2024, kecil kemungkinan PSI akan berkeras mengajukan nama cawapres.
Baca Juga: Sangat Berguna! Berikut 6 Aplikasi Keren Android untuk Bantu Mudahkan Hidupmu, Lengkap Link Download
Sehingga hal itu menjadi keuntungan bagi Golkar jika KIB tidak berjalan harmonis.
“Selain itu, PSI tidak mungkin mengajukan cawapres. Itu juga baik bagi KIB utamanya Golkar,” tuturnya.
“Karena jika terjadi perpecahan di KIB, maka situasi tawar menawar dengan mitra koalisi masih tetap bisa berjalan,” tandasnya.
Baca Juga: Buntut Sanuji Tak Dilibatkan di Rotasi dan Mutasi Pejabat, Politikus PKS Cecar Pemkot Cilegon
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangi Golkar di Kantor DPP Partai Golkar pada 23 Agustus 2022.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar dan PSI sedang menjalani tahapan pendekatan.
Airlangga juga menyebut kedatangan PSI ke kantornya menyiratkan adanya ketertarikan. Ia menyebut kedua partai masih dalam tahap silaturahmi awal.
Baca Juga: Hotman Paris Siap Bantu Gadis Muda Yang Diduga Dipukuli Oknum DPRD Palembang di Pom Bensin, Gratis
“Ini kan baru pertama kali, nanti dilanjutkan. Ini kalau menurut istilahnya PSI baru PDKT,” ujar.
Elit Sampai Akar Rumput
Peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim dengan sistem ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Pres-T) 20 persen, suara partai non parlemen tidak terpakai, namun akan strategis jika bisa dikumpulkan.
Baca Juga: Tak Hanya Kasus Brigadir J, Polri dan DPR RI Juga Akan Buka Potensi Rekayasa KM 50
“Tentu peran mereka tetap strategis karena bagaimanapun untuk membangun perahu besar, untuk mengusung capres dan cawapres tentu akan menambah suara,” kata, Rabu 24 Agustus 2022.
Formasi KIB, dua partai islam dan satu partai nasionalis, bisa mendapatkan keuntungan dari pemilih partai lain.
Misalnya, PSI memiliki pemilih berbasis anak muda, ini adalah daya tambah terkait dengan kepentingan elektoral nantinya.
Namun dalam menentukan koalisi mana yang akan mereka dekati, partai non parlemen harus memperhatikan kesamaan karakter dulu kemudian capres dan cawapresnya.
“Selain partai non PP berkepentingan mendapatkan efek ekor jas di suara mereka di pileg mendatang ketika mereka bergabung ke koalisi yang capres dan cawapresnya memiliki kemungkinan memenangkan pilpres paling besar,” ungkap Kennedy.
Dalam koalisi sendiri, meski para elit terlihat mesra, jangan sampai dilupakan suara dari akar rumput.
Baca Juga: Agen Pemulihan Dikerahkan ke Sukmajaya Cilegon, Tangani Korban Pengunaan Narkoba
“Silaturahmi dan komunikasi politik harus dijalankan. Bagai partai tersebut tidak bisa memungkiri chemistry di akar rumput pendukung baik partai di parlemen dan non parlemen,“ sebut Kennedy. ***