BANTENRAYA.COM – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan berlanjut di tahun 2023.
Keputusan PEN tak berlanjut diambil seiring melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air dan membaiknya pemulihan ekonomi nasional.
Namun sejumlah pengamat memprediksi, pemerintah akan menyiapkan paket baru sebagai pengganti PEN.
Baca Juga: Terungkap! Begini Isi Surat Bharada E untuk Keluarga Brigadir J
“Saya rasa pemerintah tidak akan gegabah menghilangkan begitu saja Program PEN tanpa adanya pengganti,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, Senin 8 Agustus 2022.
“Saya yakin pemerintah akan tetap melakukan mitigasi ketidakpastian kondisi ekonomi di tahun depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, tahun 2023 akan sangat menantang dalam segi ekonomi.
Baca Juga: Deretan Film Joko Anwar, dari Komedi Romantis, Superhero hingga Horor, Sudah Nonton yang Mana?
“Kondisi perekonomian global yang sedang mengalami stagflasi dan menuju resesi cepat atau lambat dampaknya akan merambat ke dalam negeri dengan kenaikan harga energi dan produk makanan dan Industri serta pelemahan ekonomi domestik,” jelas Teguh.
Sementara itu, di Indonesia tahun 2023 adalah tahun politik, jelang Pemilu 2024.
“Tahun 2023 sudah memasuki tahun politik, sehingga hampir tidak mungkin pemerintah akan melakukan perubahan drastis dalam kebijakan ekonominya,” ungkapnya.
Baca Juga: Akhir Luffy di Arc Wano! Spoiler One Piece Chapter 1056 : Red Scabbards Sebagai Perisai Baru di Wano
“Saya rasa akan tetap ada program pemulihan ekonomi dalam bentuk-bentuk lain atau reorganisasi yang sudah ada saat ini,“ ujar Teguh.
Meski akan memasuki tahun politik, pemerintah diharapkan untuk tetap memperhatikan aspek ekonomi daripada politik daripada anggaran.
Menurut Teguh, pemerintah mesti menjaga kebijakan ekonomi agar percepatan pemulihan ekonomi bisa diarahkan jauh lebih baik.
Baca Juga: 15 Kode Promo Lazada 8 Agustus 2022: Nikmati Hemat Belanja Diskon Ekstra 200 Ribu dan Gratis Ongkir
“Ini legacy Presiden Jokowi bahwa beliau presiden yang memberikan kekuatan dan penguatan ekonomi kita ditengah pandemi,” kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufiqurrahman.
“Dimana negara luar ada yang bangkrut, bahkan mundur perdana menterinya. Presiden Jokowi di masa kepemimpinan yang tinggal 1-2 tahun, bagaimana legacy untuk menjaga ekonomi tumbuh di 2024,” ujarnya.
Selama 3 tahun, sejak 2020, pemerintah menganggarkan lebih dari 1800 triliun untuk dana PEN. Anggaran PEN tahun 2022 dialokasikan untuk tiga kelompok kegiatan, yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan.
Baca Juga: UPDATE Kasus Brigadir J, Bharada E Sebut Tak Ada Baku Tembak yang Terjadi dan Hanya Alibi
Dana yang sangat besar untuk membiayai program-program dibawah PEN. Untuk itu, Rizal menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program mana yang berhasil dan yang perlu dieliminasi.
“Kita evaluasi kebijakan PEN, dari teknis pelaksana, impact dan efisiensi pembiayaan fiskal kita,” ucapnya.
“Evaluasi ini menyeluruh, tidak hanya impact ekonomi dan teknis, keuangan negara apakah dirugikan atau tidak menjadi concern pemerintah,” tuturnya.
“Ini mencerminkan good governance dalam pengelolaan dana PEN untuk percepatan pemulihan dan optimisme kita paska pandemi,” jelas Rizal.
Tantangan Global
BACAJUGA:
Tantangan perekonomian global dan nasional di 2023 harus bisa dimitigasi oleh pemerintah dari segi anggaran untuk perlindungan masyarakat dengan paket program yang tepat.
Baca Juga: Dalam Sepekan Gunung Anak Krakatau Sudah 15 Kali Mengalami Letusan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi dana PEN tahun ini tidak akan terserap optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari sebelumnya.
“Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 ini relatif sudah terkendali,” kata Menko Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN.
Baca Juga: Cegah Sampah Puntung Rokok, Susi Pudjiastuti Minta Perusahaan Rokok Indonesia, Tiru Perusahaan Eropa
Selain PEN, pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun.
Menurut Teguh, Bansos memang masih diperlukan, namun pemerintah juga mengevaluasi jenis dan sasaran bansos.
“Saya rasa program painkiller yang ada saat ini BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KIS, KIP, PKH, Subsidi Energi (Gas Melon), Listrik menurut saya sudah cukup bagus dan relatif tepat sasaran tetapi perlu ada perbaikan database penerima yang perlu diupdate,” tuturnya.
Baca Juga: Istri Irjen Ferdy Sambo Muncul Dihadapan Publik, Nama Tersangka Baru Penembakan Brigadir J Bertambah
“Program subsidi energi khususnya BBM ini yang masih jauh dari tepat sasaran sehingga perlu ada upaya perbaikan untuk distribusi siapa yang berhak mendapatkan,” jelas Teguh.
Selain itu, kata dia, sistem perlindungan sosial harus segera mengadopsi on demand application dalam usulan bansos artinya orang-orang yang membutuhkan bisa dengan mudah untuk mendapatkan bantuan. (***)
