BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengharapkan 326 desa di Pandeglang membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Hingga saat ini baru ada 73 desa yang sudah membuat kelembagaan yang nantinya diharapkan bisa mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak yang kerap terjadi saat ini.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dihentikan. Salah satunya dengan pendiran PATBM di seluruh desa. Undang – undangnya sudah ada, peraturan daerahnya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti hingga tingkat desa,”, kata Bupati Irnasaat launching Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) di Pendopo Pandeglang, Rabu 9 Maret 2022.
Baca Juga: Stasiun Rangkasbitung Akan Diperluas Jelang Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung-Labuan
BACAJUGA:
Titi Eko Rahayu Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan mengatakan, DRPPH merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). Dari 33 Provinsi se Indonesia, dikatakan Titi hanya dua Kabupaten yang ditetapkan disetiap Provinsi. “Yang diutamakan kepala daerahnya perempuan, untuk Provinsi Banten yaitu Pandeglang dan Lebak”, katanya.
Dengan adanya DRPPA piloting di dua desa yakni Gerendong Kecamatan Koroncong dan Desa Gunung Datar Kecamatan Cimanuk, diyakini bisa merevitalisasi kedesa lainnya di Pandeglang menjadi desa yang ramah perempuan dan ramah anak.
“Ini tindaklanjut dari diskusi antara Pandeglang dengan kementerian PPPA. Launching ini bentuk komitmen daerah bersama tingkat pusat dalam mengakomodir hak -hak perempuan dan anak”, ungkapnya.
Baca Juga: Kim Jong Un Bakal Luncurkan Satelit Pengintai untuk Pantau AS dan Sekutu
Kami tidak sendirian, kami menggandeng kementerian lembaga lainnya secara inklusif, karena kita ketahui perenpuan anak sdm yang sangat penting,”sambungnya.
Lebih lanjut Titi mengatakan, kualitas anak akan menentukan kemajuan bangsa di masa depan, hal itu jelas untuk mencapai indonesia sejahtera dengan mengembangkan potensi perempuan dan anak melalui pemberdayaan.
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin mendukung langkah Pemkab Pandeglang membentuk PATBM untuk menyetop kekerasan pada anak dan perempuan. “DPRD tentunya akan terus mendukung upaya-upaya positif dlam rangka melindungi perempuan dan anak dari kekerasan,” kata Ketua DPD PKS Pandeglang ini. ***
