BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon saat ini tengah fokus dalam mengejar target untuk mengurus pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Utara (JLU) sepanjang 14,7 hektar.
Pembangunan JLU di Kota Cilegon menjadi salah satu program dari kepemimpinan Robinsar dan Fajar.
Bahkan, Robinsar telah menerapkan skema untuk meminjam dana biaya pembangunan JLU sebesar Rp 200 milar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Plt Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Cilegon Aziz Setia Ade mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, dan lain-lain di Ruang Rapat Asda Kantor Walikota Cilegon, Senin 29 September 2025.
BACA JUGA: Jamkrida Banten Terancam Dispensasi, Jika Ekuitas Tak Sampai Rp100 Miliar
Kata dia, pembebasan lahan yang sedang proses pengerjaan terdapat 14,7 hektar tanah.
BACAJUGA:
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak BPN Cilegon untuk proses pengadaan lahan JLU 2026 nanti segera diselesaika dari sisa sebesar 14,7 hektar mudah-mudahan ini bisa selesai sesuai rencana,” kata Aziz kepada Banten Raya, Senin 29 September 2025.
Untuk pembebasan lahan akan dimulai dari 2026 dengan menggunakan anggaran full Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
Ia mengungkapkan, angaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp 40 miliar.
“Lahan yang sudah dibebaskan ada 19,6 hektar dari total 34,3 hektar, dan lahan yang dibebaskan nanti tahun 2026,” ungkapnya.
Terdapat beberapa hal mengapa pembebasan lahan tanah untuk JLU belum selesai secara sepenuhnya.
Dirinya mengaku, Pemkot Cilegon perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan beberapa pihak untuk proses pembangunan JLU tersebut.
“Belum selesai semua karena kondisi di lapangan, ada tanah wakaf, kuburan dan lain-lain. Di tahun 2025 ini kita akan memastikan terlebih dahulu lahannya, apakah siap direlokasi atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, JLU nantinya dapat membuka akses wilayah utara Kota Cilegon untuk menumbuhkan roda ekonomi, dan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan industri.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna menuturkan, pihaknya akan menyusun teknis selanjutnya untuk rencana pembangunan JLU terkait progres tanah, dan anggarannya.
“Lahan tanahnya ini tersebar di 8 kelurahan, kita perlu berkoordinasi juga dengan BPN dan beberapa OPD lainnya,” tuturnya.
Dirinya mengaku saat ini fokus utama ya untuk pengadaan tanah banyak itemnya, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, berita acara hasil, perlu tahapan yang diobrolkan dulu dengan BPN Cilegon.
“Banyak proses yang perlu dipersiapkan, lahan juga didominasi milik swasta, ya sebesar 30 persennya,” pungkasnya.***
