BANTENRAYA.COM – Pejabat Kota Cilegon mulai khawatir pinjaman daerah Rp300 milar berpotensi mengorbankan tunjangan kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Pasalnya, pinjaman daerah tersebut harus dibayarkan dari belanja daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon, salah satunya yang berpotensi dicomot yakni TPP ASN atau belanja pegawai.
Diketahui, dalam skema pinjaman Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan 3 opsi, pertama pinjaman Rp175,5 miliar pengembalian Rp201 miliar untuk pokok dan bunganya dalam 5 tahun.
Kedua Rp200 miliar pengembalian Rp229,7 miliar untuk pokok dan bunganya dalam 5 tahun, terakhir Rp300 miliar pengembalian Rp334,6 miliar untuk bayar pokok dan bunganya selama 5 tahun.
Salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, pihaknya mulai khawatir pinjaman berisiko memotong anggaran TPP ASN.
“Takutnya, kesejahteraan pegawai nanti akan terdampak,” katanya, Jumat 19 September 2025.
BACA JUGA : Cair Awal Bulan! Pencairan TPP ASN Kabupaten Serang Dipastikan Tepat Waktu, Anggaran Rp27 Miliar Disiapkan
Ia menegaskan, pihaknya juga kwahatir kepada pimpinan daerah. Terlebih lagi mekanismenya sudah salah dan berpotensi pidana.
“Semoga saja semuanya selamat,” imbuhnya.
BACAJUGA:
Sebelumnya, Walikota Cilegon Robinsar siap mengejar untuk melengkapi mekanisme dan aturan, sehingga pinjaman tersebut bisa direalisasikan pada APBD 2026. Salah satunya dengan memasukan program pinjaman RKPD sesuai dengan mekanisme penganggaran di APBD.
“Karena memang bertemu PT SMI setelah RKPD, yah memang kemudian masih bisa diubah, tinggal bagaimana komunikasinya. Nanti lalu masuk ke KUA-PPAS. Makanya tahapan perlu dan dikomunikasikan dengan dewan semua harus sesuai mekanisme. Kita mencari yang terbaik, segala kemungkinan masih bisa,” jelasnya.
Robinsar menyampaikan, belum memastikan berapa kebutuhan pinjaman untuk Jalan Lingkar Utara (JLU) tersebut. Pihaknya nanti akan memastikan sesuai kebutuhan untuk jumlah pinjamannya.
BACA JUGA : Berikan TPP dan Gaji 13 Tepat Waktu, Dewan Apresiasi Bupati dan Wakil Bupati Serang
“Wacananya untuk JLU, sesuai dengan kebutuhan nilainya masih dibahas. Kalau secara kemampuan dan persyaratan dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri secara fiskal (Kota Cilegon-red) sudah siap, tinggal tahapannya,” ujarnya.
Robinsar memastikan, jika skema pembayaran akan diambil dari sejumlah porsi belanja. Namun, tidak dari belanja pegawai.
“Ada porsinya lah, tidak dari belanja pegawai, tapi belanja yang tidak penting, sosialisasi, makan minum dan beberapa yang tidak ada relevansinya akan diambil untuk sistem pembayaran,” jelasnya. ***
