BANTENRAYA.COM – Hampir seluruh kepala daerah di Provinsi Banten ikut membuat konten di media sosial seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Bahkan, para kepala daerah tersebut merekrut tenaga khusus untuk membuat konten atau paling tidak sekadar mempublikasikan kegiatan mereka di media sosial.
Meski demikian hingga saat ini belum ada kepala daerah di Provinsi Banten yang benar-benar sampai viral dalam arti viral secara positif hingga mencapai level nasional.
Baca Juga: Rajin Unggah Kegiatan di Medsos, Robinsar Sebut Tak Jadi Soal Diasumsikan Ikut KDM
Para kepala daerah di Provinsi Banten saat ini masih lebih banyak mengunggah kegiatan-kegiatan seremonial yang terkadang tidak langsung berdampak pada kepentingan publik sehingga tidak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.
Pengamat politik dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Syaeful Bahri mengatakan, banyaknya kepala daerah yang menggunakan media sosial saat ini disebut sebagai Fenomena Kepala Daerah Konten.
Hal ini merujuk pada aktivitas para kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang membuat konten untuk kemudian diunggah di media sosial yang mereka kelola.
Baca Juga: 100 Hari Kerja Budi Rustandi-Nur Agis Aulia, Pengamat Sebut Sarat Kontroversi dan Seremoni
Menurut Syaeful, tidak ada masalah pada kepala daerah yang menggunakan media sosial sebagai media alternatif mempromosikan sekaligus membranding kepala daerah di mata masyarakat.
Hanya saja menurutnya konten-konten yang dibuat kepala daerah harus tetap berpegang pada fakta atau realita bukan sebuah kebohongan.
“Jadi tetap harus riil,” kata Syaeful, Senin 9 Juni 2025.
Baca Juga: Jangan Lewatkan! Cek 12 Lokasi Nobar Laga Jepang vs Timnas Indonesia di Tangerang Hari Ini
Syaeful mengungkapkan, pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 hampir semua kepala daerah ikut ngonten.
Dia melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang tidak hanya latah melainkan juga disadari oleh para kepala daerah.
Menurutnya, kepala daerah melihat media sosial merupakan adalah salah satu cara yang paling cepat yang tidak hanya menaikkan rating tetapi juga alternatif untuk mendongkrak citra positif mereka di mata khalayak.
Baca Juga: Perkuat Purna Jual, Polytron Buka Showroom Mobil Listrik Pertamanya
Apalagi media sosial adalah media yang paling memungkinkan untuk mereka buat dan kelola lebih efisien dan efektif menjangkau masyarakat dibandingkan media massa konvensional.
“Penggunaan media sosial sekarang adalah sebuah kebutuhan dan juga alternatif pilihan bagi kepala daerah,” katanya.
Syaeful mengatakan, sejauh ini konten-konten yang dibuat oleh kepala daerah di Provinsi Banten masih biasa-biasa saja dan tidak terlalu mengena apalagi sampai viral seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, misalnya.
Baca Juga: Sudah Diujicoba di Merbabu, Pendaki Gunung Bakal Dibekali Gelang RFID agar Tak Hilang saat Pendakian
Hal itu menurutnya bisa saja terjadi karena konten yang dibuat kepala daerah merupakan hal-hal yang biasa-biasa saja, misalnya kegiatan seremonial.
“Bisa jadi karena pemilih di dapilnya menganggap tidak menarik kontennya,” katanya.
Penyebab lain, bisa jadi kepala daerah tidak mempekerjakan orang-orang yang betul-betul memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang menjurus pada ilmu media sosial.
Baca Juga: DAMRI Hadirkan Dua Rute Baru dari Serang, Makin Mudah ke Yogyakarta dan Cilacap
Faktor lainnya yaitu kebijakan atau apa yang dikerjakan oleh kepala daerah bukan sesuatu yang amazing luar biasa namun hal yang biasa-biasa saja sehingga tidak mengundang perhatian masyarakat luas.
BacaJuga
Karena itu penting bagi kepala daerah untuk bisa mengeluarkan kebijakan atau melakukan kerja-kerja yang luar biasa sekaligus juga harus berdampak luas pada masyarakat banyak.
“Jangan-jangan tim kreatifnya tidak profesional,” katanya.
Yang juga tidak kalah penting adalah soal entertainment. Sebab netizen di media sosial tidak hanya mencari informasi melainkan juga mencari kesenangan-kesenangan dan entertainment itu bisa juga diciptakan oleh kepala daerah.
Baca Juga: Robinsar Siapkan Rp100 Miliar untuk Jalan Lingkar Utara, 530 Bidang Lahan Belum Bebas
Meski demikian, Syaeful mengingatkan bahwa apa yang konten yang dibuat oleh para kepala daerah meskipun entertainment namun harus tetap real atau bukan sesuatu yang dicari-cari atau dibuat-buat untuk meningkatkan engagement mereka di mata khalayak.
“Yang viral itu kan yang amazing dan dramatis. Kalau dramatisnya ada, bukan sekedar pencitraan tetapi benar terjadi,” katanya.
Pengamat politik Untirta Ahmad Sururi menyatakan, fenomena kepala daerah bermain medsos merupakan fenomena yang menarik.
Baca Juga: Lowongan Kerja Mayora Group Posisi Admin Terbaru Juni 2025, Simak Kualifikasinya
Namun bila dikaitkan dengan rendahnya polling yang dilakukan Banten Raya, maka menurunya itu bukan persoalan apakah kebijakan yang dibuat kepala daerah selama 100 hari kerja ini pro terhadap rakyat atau tidak.
Menurutnya, terdapat beberapa strategi yang harus menjadi catatan penting kepala daerah ketika menggunakan medsos sebagai konten atau instrumen kebijakan publik termasuk yang dilakukan gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Banten saat ini.
Pertama, harus memiliki strategi empati yaitu upaya seorang leader untuk merasakan penderitaan masyarakat yang terkena dampak kebijakan struktural atau kultural.
Baca Juga: Jadwal Tayang Senyum Manies Love Story Lengkap dengan Daftar Pemeran
Di sini peran kepala daerah adalah menjadi sinterklas dengan memberikan materi atau motivasi.
Kedua, dampak dari empati akan memunculkan simpati yang secara alamiah atau tidak berasal dari masyarakat terhadap kepala daerah tersebut.
Pada titik ini, kemampuan pejabat publik untuk melakukan narasi, adu argumen, komunikasi, dan gestur merakyat bersama masyarakat sangat diperlukan.
Ketiga, yaitu inovasi. Titik tekannya pada kebijakan atau pengambilan keputusan kepala daerah yang out of the box atau mungkin menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Wisata Dekat Gerbang Tol di Ruas Tangerang-Merak, Ada Pantai yang Memesona
Keempat, eksekusi atau realisasi. Pada langkah terakhir ini, keberanian kepala daerah untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan diuji.
“Keempat strategi tersebut (empati, simpati, inovasi dan implementasi) membutuhkan determinasi dan KDM memenuhi syarat sebagai sosok yang determinan di medsos,” katanya.
Yang terpenting menurutnya adalah inovasi kebijakan dan implementasi, ini yang menjadi dasar bagi publik untuk melihat apakah kinerja kepala daerah good atau bad.
Baca Juga: Lowongan Kerja Mayora Group Posisi Admin Terbaru Juni 2025, Simak Kualifikasinya
Khusus untuk kepala daerah di Banten, dalam beberapa hal patut diapresiasi keberanianya mengimplementasikan kebijakan tetapi masih belum inovatif atau belum mengeluarkan terobosan yang berdampak langsung dan dirasakan masyarakat. ***
