BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang belum mampu membayar Tunjangan Daerah (Tunda) yang merupakan hak Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pasalnya, tunjangan daerah yang belum dibayarkan selama empat bulan, yakni November-Desember tahun 2024, dan Januari-Februari tahun 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang, Yahya Gunawan mengatakan, tunda ASN yang belum dibayarkan karena adanya efisiensi anggaran.
BACAJUGA:
“Kita masih melakukan penyesuaian perhitungan efisiensi anggaran, menindak lanjuti kebijakan Pemerintah Pusat,” kata Yahya, Rabu 26 Februari 2025.
Yahya menjelaskan, yang saat ini sudah dibayarkan baru anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur desa di Kabupaten Pandeglang.
Baca Juga: Pembayaran Utang Pihak Ketiga Ditargetkan Pemkot Cilegon Selesai Sebelum Anggaran Triwulan Kedua
“ADD (Alokasi Dana Desa) Siltap untuk bulan Desember 2024 sudah disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) hari Senin kemarin, dengan total anggaran Rp 9,4 miliar,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta memastikan, tunda ASN yang belum dibayarkan akan secepatnya disalurkan.
Saat ini pemerintah daerah tengah menghitung anggaran tunda. Dengan harapan sebelum puasa Ramadan, semua ASN sudah menerima tunda.
“Iya, yang tahun 2024 dua bulan, yang tahun 2025 masuk ke dua bulan. Sedang kita proses. Saya berharap sebelum puasa sudah ada,” katanya.
Kata Fahmi, pemerintah daerah baru saja membayar Siltap tahun 2024 bagi perangkat desa di Pandeglang.
Baca Juga: Tinggal Klik! 20 Link Twibbon Ramadhan 2025, Desain Menarik dan Gratis
Para perangkat desa sudah menerima Siltap sesuai permintaannya sebelum tanggal 28 Februari 2025. “Siltap sudah disalurkan. Coba saja tanyakan ke perangkat desanya,” terangnya.
Sebelumnya, puluhan perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Pandeglang menggelar demonstrasi di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam aksinya, mereka mengeluh belum menerima gaji selama tiga bulan yang bersumber dari Siltap tahun 2024. Kini persoalan anggaran kembali bermasalah, karena tunda ASN belum dibayarkan. (***)
