SERANG, BANTEN RAYA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman atau KMS 30 berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Selasa (4/5/2021) sore.
Mereka mendesak agar Kejaksaan bisa mengusut tuntas dua kasus korupsi di lingkup Pemprov Banten yang kini sedang ditanganinya.
Seperti diketahui, Kejati Banten kini sedang menangani dua kasus korupsi. Pertama adalah dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (ponpes) tahun anggaran 2020 senilai Rp117 miliar. Kedua adalah dugaan korupsi pengadaan lahan UPT Samsat Malingping.
BACAJUGA:
Koordinator Umum KMS 30 Fikri Maswandi mengatakan, kemampuan Kejati Banten sedang diuji dengan keberanian dan kebenaran setelah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dua kasus tersebut. Khusus untuk kasus dugaan korupsi dana ponpes yang ditetapkan tersangka adalah seorang honorer, pihak swasta dan pengurus ponpes.
“Rasanya tidak mungkin hanya mentok tiga orang saja. Dugaan kuat bahwa korupsi dana hibah melibatkan pejabat tinggi di pemprov Banten,” ujarnya.
Ia menjelaskan, modus yang muncul yaitu pemotongan dana bantuan dengan besaran yang variatif. Dugaan modus lain yang muncul yaitu adanya ponpes fiktif. Ia menegaskan, dalam mekanisme hibah seharusnya merujuk Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten.
“Wajib memenuhi syarat administrasi dan fisik sebagai penerima hibah, sehingga dapat dikatakan layak dan bertanggung jawab dalam mengelola dana hibah menurut hukum,” katanya.
Kemudian terkait pengadaan lahan gedung UPT Samsat Malingping, kata dia, yang digunakan adalah modus lama, dimana tersangka SMD yang juga menjabat sebagai sekretaris tim pengadaan lahan.
Tersangka sudah mengetahui bahwa lahan tersebut akan dibangun gedung Samsat Malingping. Selanjutnya, tersangka lebih dulu membeli lahan seluas 6,400 meter persegi dengan harga Rp100.000 per meter lalu dijual ke Negara dengan nilai lebih besar senilai Rp500.000 per meter.
BACA JUGA: Mahasiswa Lancarkan Aksi di Rumah Dinas Gubernur Banten, Ini Tuntutan Mereka
Fikri menegaskan, kasus korupsi adalah kejahatan besar yang menguntungkan individu atau pun kelompok. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sepanjang Banten berdiri sudah ada 24 kasus korupsi yang terjadi.
Oleh karena itu, Kejati tak boleh mati berhenti mengusut kasus korupsi, terutama terkait hibah ponpes dan pengadaan lahan UPT Samsat. Sebab, saat ini Banten sedang darurat korupsi.
“Menjadi catatan buruk sebagai provinsi yang gubernur dan wakil gubernurnya punya visi misi akhlakul karimah. Maka dalam hal ini KMS 30 menuntut untuk usut tuntas dugaan korupsi di Provinsi Banten. Kedua, tangkap aktor intelektual yang diduga terlibat kasus korupsi dana hibah ponpes dan pengadaan lahan UPT Samsat Malingping,” tuturnya. (dewa)
