BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan bahwa proses pengisian jabatan eselon 2 yang saat ini kosong akan mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan Pemprov Banten.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana, yang menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan melalui metode manajemen talenta.
“Iya, semuanya pastilah prioritas dari Banten. Tapi kita kan yang namanya aparatur tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi, tidak boleh diskriminasi itu,” kata Nana kepada wartawan, Senin, (24/2/2025).
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Serang Zainal Abidin akan Sulap RW 21 TBL Jadi Perumahan Bhineka Tunggal Ika
“Tapi yang pasti Pak Gubernur memprioritaskan dari aparatur yang memiliki kualitas dan bertalenta di Pemprov Banten,” tambahnya.
Nana menjelaskan, saat ini proses pengisian jabatan eselon 2 masih berlangsung dan menunggu arahan dari Gubernur Banten. Namun, Nana memastikan bahwa, tahapan seleksi tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
“Oh iya, itu masih dalam proses. Mudah-mudahan secepatnya ya. (Tapi penetuannya,-red) menunggu Pak Gubernur berkantor, karena kita nunggu arahan Pak Gubernur. Tapi untuk prosesnya sudah jalan terus,” jelasnya.
Baca Juga: Dampak Efesiensi Anggaran, DPRD Kota Serang Keberatan Perjalanan Dinas Dipangkas
Nana mengatakan dalam proses seleksi ini, Pemprov Banten tidak akan menggunakan sistem open bidding, melainkan manajemen talenta yang dinilai lebih efektif dalam menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kinerja.
“Ya kita akan menggunakan metode manajemen talenta ya. Nanti diprofiling, sehingga kita bisa dapatkan yang terbaik. Dan memang pemerintah pusat juga mendorong itu,” terangnya.
Terkait potensi masuknya ASN dari luar Pemprov Banten, Nana menegaskan bahwa meskipun tidak ada larangan, prioritas tetap diberikan kepada ASN internal yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik.
Baca Juga: Rektor Untirta Fatah Sulaiman Lantik Pengurus Ormawa, Mulai dari MPM, DPM, BEM, dan UKM
“Semua berkesempatan, tapi ya prioritas tetap dari Pemprov,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menekankan bahwa proses seleksi pejabat di era kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan dirinya harus berjalan transparan, tanpa adanya praktik suap menyuap atau kepentingan pribadi.
“Tadi kami berkunjung ke BKD ingin melihat asesmen talenta ini, bagaimana cara rekrutmen ASN untuk menghindari suap menyuap. Jangan sampai tiba-tiba menjadi pejabat karena adanya like and dislike, itu tidak boleh, dasarnya adalah talenta,” tegas Dimyati.
Baca Juga: Wagub Banten Sidak Dindikbud Banten, Bahas Soal Study Tour Sekolah
Terkait pengisian jabatan dari luar Pemprov Banten, Dimyati mengatakan bahwa, akan memprioritaskan pegawai internal Pemprov untuk mengisi kekosongan jabatan esselon 2.
“Kabupaten/kota yang ada di Banten boleh, tapi kan tidak banyak. Yang pasti dari dalam,” ucapnya.
“Ya (kalaupun ada,-red) adalah satu atau dua, yang memang sangat urgen, yang tidak bisa ditemui kemampuannya di level provinsi,” tndasnya.***
