BANTENRAYA.COM – Seorang hacker dengan username Bjorka memberikan pesan menohok kepada Kementerian Kominfo.
Hacker Bjorka memberikan jawaban atas komentar Kominfo terkait kebocoran 1,3 miliar data registrasi nomor HP.
Pesan pedas itu disampaikan hacker Bjorka melalui situs forum breached.to, Selasa 6 September 2022.
Baca Juga: MASIH HANGAT! Kode Redeem FF Free Fire 8 September 2022, Segera Borong Diamond Secara Gratis
Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan memberikan tanggapannya terkait aksi hacker yang membocorkan 1,3 miliar data registrasi nomor HP.
Dalam kesempatan itu Samuel meminta agar para hacker tak meretas jaringan Indonesia meski mereka bisa melakukannya.
Hal itu langsung saja dijawab sang hacker dengan menuliskan sebuah kalimat ‘My Message to Indonesian Goverment’.
Baca Juga: Para Pemain Miracle in Cell No 7 Versi Indonesia Lengkap Dengan Peran di Filmnya
Dengan tulisan huruf kapital, hacker Bjorka memberikan pesan yang menyentil pernyataan Samuel dengan kata singkat menohok.
“MY MESSAGE TO INDONESIAN GOVERMENT, STOP BEING AN IDIOT (Pesan saya kepada Pemerintah Indoensia, berhentilah jadi bodoh),” tulisnya.
Sebelumnya, pengamat keamanan siber Teguh Aprianto menemukan adanya dugaan kebocoran dari data registrasi nomor HP.
Baca Juga: Bagaimana hukum tato dalam Islam, wajibkah dihilangkan? Begini penjelasan panjang lebar Buya Yahya
“Tahun 2018 @kemkominfo memaksa kita utk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan KK (kartu keluarga), dijanjikan akan terbebas dari spam,” ujarnya melalui akun Twitternya di @secgron.
“Terbebas dari spam tak didapat, kini data registrasi nomor HP (NIK, No HP, provider, tgl registrasi) sebanyak 1,3 miliar bocor & dijual #BlokirKominfo,” tuturnya.
Dalam postingannya, 1,3 miliar data registrasi nomor HP tersebut telah diperjualbelikan di sebuah forum hacker.
Baca Juga: Selain Atut dan Wawan, Ternyata Ada 23 Napi Korupsi Bebas
“Data registrasi nomor HP tersebut dijual seharga 742 juta rupiah. Pelaku juga membagikan sampel gratis sebanyak 2 juta data,” ungkapnya.
Teguh menyoroti dugaan kebocoran data tersebut karena hal serupa bukan kali pertama terjadi dan seluruhnya bersinggungan dengan lembaga pelat merah.
“Di kasus kebocoran data PLN dan @IndiHome, @kemkominfo memanggil manajemen 2 BUMN tersebut. Apakah di kasus ini Kominfo akan memanggil diri mereka sendiri?,” tanya Teguh. ***



















