BANTENRAYA.COM – Pemerintah Indonesia berhasil menavigasi kondisi pandemi dengan sejumlah program yang dipuji dunia.
Indonesia lebih cepat pulih dan mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun kedua pandemi.
“Selama ini KPCPEN ada masa pandemi cukup menolong pemulihan ekonomi, dana yang digelontorkan bisa menahan laju pandemi yang begitu banyak menimbulkan korban,” Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, Selasa 30 Agustus 2022.
Baca Juga: Hukum rebo wekasan dan nasib sial beruntun di akhir bulan Safar, begini kata UAS
“Namun mulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang sudah mulai terasa pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berada di Singapura untuk memberikan kuliah publik di S Rajaratnam School of International Studies.
“Untuk memberi Pemerintah ruang kebijakan manuver yang jauh lebih besar dalam menavigasi kesehatan dan tantangan ekonomi,” katanya.
Baca Juga: Link Nonton Serigala Terakhir 2 Episode 5 Full Resmi Bukan di Telegram Lk21 atau Rebahin
“Kami mengintegrasikan kesehatan dan kebijakan ekonomi di bawah satu koordinasi Komite Panitia PC-PEN pada bulan Juli 2020,” Kata Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Saat ini pandemi mulai melambat di Indonesia. KPCPEN, berhenti beroperasi tahun 2023.
Anggaran penanganan Covid-19 pada 2023 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan fokus untuk menghadapi tantangan gejolak inflasi, krisis pangan, energi, utang dan perubahan iklim.
Baca Juga: Bintang Emon Ungkap Cara Unik Agar Istri Terhindar dari HIV AIDS, Setuju?
Alokasi anggaran di 2023 nanti diharapkan lebih tepat sasaran dan transparan.
“Karena aspek yang diharapkan publik adalah keberlanjutan apalagi di 2024 terjadi pergeseran politik, ini pasti akan berpengaruh,” jelas Trubus.
Pemerintah juga perlu bersiap dan bersiaga untuk kemungkinan ada pandemi lain.
Baca Juga: Mengenal Karakter Remon di Preman Pensiun 6, Bos Preman yang Selalu Rindu Order
Seperti yang dilakukan KPCPEN, contoh sukses bagaimana pemerintah mengelola kesehatan dan perekonomian.
“Dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah lebih harus pada tataran bagaimana publik itu mempunyai ketahan kesehatan yang berkesinambungan. Kalau sehat ekonomi jalan,” tandas Trubus.
Peran Masyarakat
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menerangkan kebijakan gas dan rem yang ditempuh pemerintah adalah suatu keharusan ketika pandemi melanda.
Baca Juga: Profil Denny Firdaus Pemeran Murad di Preman Pensiun 6, Mantan Elite Bodyguard dari Bandung
Sudah menjadi kewajaran bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan menjaga perekonomian.
BACAJUGA:
“Memang saat covid-19 masih awal-awal, tahun pertama, memang sudah sewajarnya bahwa melakukan kebijakan yang mengerem atau mengegas,” katanya.
“Memang sudah sewajarnya untuk memitigasi , dan meminimalisir dampaknya, bagaimana supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk terhadap perekonomian,” ujarnya.
Baca Juga: Aptrindo Sebut Truk Pengangkut Pasir Basah Marak Jadi Biang Kerok Kerusakan JLS Cilegon
Menurut Heri, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat.
Ia melihat peran serta masyarakat di dalamnya yakni kesadaran untuk menghadapi dan menyikapi pandemi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Sehingga kalau diklaim seperti sekarang ini ya memang dari program yang dijalankan kemudian juga jangan lupa bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepedulian masyarakat yang sudah semakin aware (sadar), sudah semakin bisa mengatasi bagaimana caranya bisa menyikapi,” tuturnya.
“Kalau dulu kan masih takut, kalau sekarang kan sudah lebih peduli terhadap kebersihan, kesehatan, terus bagaimana menyikapinya kalau ada yang kena positif. Sehingga peranan masyarakat ini juga sangat menentukan,” tegasnya.
Heri menegaskan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi serta menjaga perekonomian tidak ambruk adalah buah dari kerja sama semua pihak.
“Intinya ini kalau diklaim oleh satu pihak. Menurut saya ini lebih fair oleh semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan semua,” pungkasnya. ***
