BANTENRAYA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Banten, menyampaikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan ketentuan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2024, merupakan kesepakatan untuk menghapus BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua REI Provinsi Banten Roni H Adali mengatakan, saat ini baru ada satu pemda yang sudah menerapkan aturan BPHTB 0 persen yakni Kota Cilegon. Sementara, tujuh daerah kota dan kabupaten lainnya belum menerapkan secara optimal.
“Menurut daerah ini cukup signifikan karena berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD), ini yang jadi ketidak relaan dari teman-teman pemerintah daerah walaupun sudah ada SKB 3 menteri yang mengharuskan BPHTB untuk masyarakat,” kata Roni dalam agenda HUT 53 REI Indonesia di Jalan Kyai H. Abdul Latif, Cimuncang, Kota Serang, Selasa 11 Februari 2025.
Roni melanjutkan, besaran BPHTB ialah 5 persen dari harga rumah. Untuk KPR bersubsidi yakni sekitar 4 hingga 6 juta, nilai tersebut cukup besar bagi para MBR
Baca Juga: Pencuri Spesialis Rumah Kosong Berhasil di Bekuk Raskrim Polsek Cilegon
“Ini yang menjadi tantangan kita bersama saya berharap ke depan memang BPHTB sebaiknya 0 persen karena ini sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.
Adapun kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), REI Banten menargetkan sebanyak 10.000 unit sepanjang tahun 2025.
“Kami juga menghimbau kepada para developer rumah, supaya melakukan administrasi sesuai dengan aplikasi Sikumbang supaya unit yang ready stok bisa terdata dengan akurat,” tutur Roni.
Menurutnya, Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pada sektor properti yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian REI Banten yang masuk dalam 5 besar daerah dengan jumlah pembangunan rumah terbanyak.
“Alhamdulillah kita juga pernah masuk ke peringkat 2 besar di tahun 2022, semoga ini bisa menjadi semangat kita untuk bisa merealisasikan 10.000 ribu rumah, kita juga berharap di hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk kebangkitan dari industri properti,” ungkapnya.
Baca Juga: Imbas Pemangkasan Anggaran, Industri Hotel Banten Kehilangan 40 Persen Pendapatan
Dengan semangat untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025, jumlah kuota FLPP juga turut mengalami peningkatan dari 220 ribu menjadi 270 ribu unit.
“Tantangan kita adalah kondisi resesi ekonomi global yang terjadi saat ini, kaitannya dengan daya beli masyarakat. Namun kami optimis akan mampu bertahan dengan berbagai stakeholder dan dukungan dari kementerian,” kata Roni.(***)
