SERANG, Banten RAYA-Dalam rangka memberikan edukasi dan advokasi kepada pengelola perpustakaan, Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Banten, menggelar sosialisasi pedoman lembaga akreditasi perpustakaan, Selasa (2/3).
Dalam sambutannya Deni Kurniadi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan pada Perpusnas RI menyampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan reguler yang diselenggarakan setiap tahun oleh Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas RI dalam upaya untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada pengelola perpustakaan, agar termotivasi untuk mengajukan akreditasi perpustakaannya.
Ia menilai, kegiatan ini juga bisa menjadi wahana untuk menambah wawasan bagi para kepala dan pengelola perpustakaan dalam meningkatkan kinerja perpustakaan untuk memberikan layanan jasa informasi yang prima kepada pemustaka.
Perpusnas RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian, lanjut Deni, memiliki tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, yaitu menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pembinaan kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan pengembangan standar nasional perpustakaan.
“Undang-undang tersebut mengamanatkan Perpusnas untuk menyusun standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan,” kata Deni.
Khusus terkait dengan standar pengelolaan, sambung Deni, terdapat empat pasal yang mengamanatkan bagi setiap perpustakaan wajib dikelola sesuai dengan standar Perpustakaan Nasional. Termasuk didalamnya perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus dan perpustakaan umum.
Ia menambahkan, standar nasional perpustakaan merupakan regulasi teknis, yang penerapannya wajib dirumuskan dan ditetapkan oleh regulator dalam hal ini dilakukan oleh Perpusnas RI yang memiliki keterikatan hukum yang kuat.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Banten Usman Asshiddiqi Qohara dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini sangat penting karena terkait dengan pengembangan perpustakaan yang ada di Provinsi Banten yang harus sesuai dengan standar nasional.
Menurutnya, perpustakaan memiliki standar nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan. Standar ini terkait dengan legalitas yang diatur dalam undang-undang tersebut. Standar nasional ini mampu menciptakan kepercayaan kepada pemustaka bahwa perpustakaan sudah memenuhi aspek yang sesuai aturan yang berlaku. (satibi)
