BANTENRAYA.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten secara terbuka membeberkan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten sepanjang tahun 2025.
Evaluasi tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi bertema ‘Banten Kemarin dan Banten Esok’ yang melibatkan aktivis mahasiswa dan awak media.
Diskusi akhir tahun ini digelar di Ruang Rapat Fraksi PKS DPRD Banten, Selasa, 30 Desember 2025, sebagai ruang refleksi atas hampir satu tahun jalannya pemerintahan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois menegaskan, forum tersebut merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk membuka ruang kritik dan evaluasi secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Forum ini menjadi budaya kami Fraksi PKS, bagaimana pentingnya masukan dari teman-teman mahasiswa dan media agar pemerintahan ke depan lebih baik lagi, dan tentu dari hasil diskusi ini akan menjadi catatan kami ke depan dan sekiranya ada yang perlu disampaikan kepada Pemerintahan Provinsi, maka akan kami sampaikan,” ungkap Juheni.
BACA JUGA: Tunggu Penandatanganan PKS, Pemkab Serang Segara Buang Sampah ke TPSA Cilowong
Dalam forum tersebut, Fraksi PKS mengakui adanya sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan Program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera) yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup menutupi berbagai persoalan mendasar yang masih membelit sejumlah daerah di Banten.
Berbagai masalah strategis mengemuka dalam diskusi, mulai dari penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan yang dinilai belum optimal, lemahnya pengawasan terhadap penambangan ilegal di Kabupaten Lebak, hingga ketidakpatuhan perusahaan tambang di Kabupaten Serang.
Fraksi PKS juga menyoroti tingginya angka pengangguran dan kriminalitas, serta persoalan banjir akibat penyempitan sungai dan saluran air di Kota Serang.
Di Kabupaten Pandeglang, isu kesejahteraan petani dan minimnya kualitas infrastruktur jalan serta gedung sekolah turut menjadi sorotan tajam.
BACA JUGA: Zakiyah-Najib Dua Periode Mencuat saat Rakerda PKS Kabupaten Serang
Kritik juga datang dari kalangan mahasiswa. Muhammad Fadli, aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten, menilai Program Sekolah Gratis yang menjadi unggulan Pemprov Banten belum terealisasi secara maksimal dan masih menyisakan banyak persoalan teknis di lapangan.
Sementara menurut Yusuf, perwakilan dari awak media, menyatakan bahwa pola pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan Pemprov Banten selama ini dinilai masih bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor.
Padahal, Provinsi Banten memiliki banyak aset potensial yang belum dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Menutup diskusi, Juheni M Rois mengapresiasi kritik tajam yang disampaikan mahasiswa dan awak media. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan Fraksi PKS dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten ke depan.***
