BANTENRAYA.COM – Walikota Serang Budi Rustandi menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah swasta elit tidak dipaksakan karena program Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk anak-anak tidak mampu.
Pernyataan Budi Rustandi ini menyikapi sejumlah wali murid SDIT Al Izzah Serang yang menolak program MBG di lingkungan sekolahnya dengan alasan kenyamanan dan keamanan siswa.
Penolakan perwakilan wali murid SDIT Al Izzah Serang terhadap MBG ini terungkap saat audiensi dengan Yayasan Al Izzah Serang yang digelar di Aula Setda lantai 1 Puspemkot Serang, Senin 29 September 2025.
BACA JUGA: Pemkot Cilegon Targetkan Perwal Barjas untuk BUMD Rampung November 2025
Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, pertemuan audiensi dengan perwakilan wali murid SDIT Al Izzah Serang beberapa waktu lalu, orang tua murid minta SDIT Al Izzah Serang tidak menerima manfaat program MBG, oleh karena itu pihaknya mengundang perwakilan Kapolres Serang Kota, Dandim Serang, dan BGN, agar mendengarkan semua agar tidak salah persepsi.
Budi mengatakan, pihaknya mendukung MBG program Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden juga ingin program MBG dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Saya tegaskan lagi saya mendukung MBG program Presiden Prabowo Subianto tapi kan juga Presiden ingin kepada warga yang membutuhkan. Kalau ini kan kelihatannya SDIT Al Izzah Serang orang-orang yang mampu ya, dan mereka ingin anaknya sesuai dengan catering yang pertama,” ujar Budi, kepada wartawan.
Ia menegaskan, keikutsertaan sekolah dalam program MBG sepenuhnya bersifat sukarela. Tidak ada aturan yang memaksa seluruh sekolah untuk menerima manfaat MBG.
BACAJUGA:
“Program MBG tidak ada paksaan. Kalau ada sekolah yang mau ikut, silakan. Kalau menolak pun tidak masalah, karena memang tidak diwajibkan,” tegas dia.
Budi menjelaskan, sejak awal MBG dikonsep sebagai program yang memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak yang tinggal di daerah pelosok.
Dengan begitu, lanjut dia, target utama program ini bukan pada sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kalangan menengah ke atas.
“Presiden kita menekankan agar anak-anak yang tidak beruntung, yang tinggal di pelosok dan berasal dari keluarga tidak mampu menjadi prioritas penerima manfaat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan, kebijakan penerapan MBG sebaiknya dilihat dari sisi kemaslahatan. Bila mayoritas sekolah atau orang tua menolak, menurutnya, perlu ada kajian ulang agar program tidak menimbulkan resistensi.
“Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya melihatnya harus kembali pada kemaslahatan. Kalau memang lebih banyak yang menolak, tentu perlu dikaji ulang,” ujar Ahmad Nuri.
Ia menuturkan, Pemkot Serang sebenarnya berkomitmen untuk menindaklanjuti program ini secara bertahap. Saat ini, baru sekitar 300 sekolah mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP yang sudah menerima manfaat MBG.
“Masih banyak sekolah yang belum. Maka, yang paling berharap dan membutuhkan, itu yang harus diprioritaskan,” terang dia. ***
