BANTENRAYA.COM – Polemik penolakan program makan bergizi gratis atau MBG di lingkungan pendidikan SDIT Al Izzah Serang masih berlanjut.
Perwakilan wali murid SDIT Al Izzah Serang menolak program MBG di sekolahnya.
Penolakan MBG karena biaya sekolah di SDIT Al Izzah Serang tidak murah.
Penolakan MBG ini terungkap saat perwakilan wali murid SDIT Al Izzah Serang beraudiensi dengan Yayasan Al Izzah Serang yang digelar di Aula Setda lantai 1, Puspemkota Serang, Senin 29 September 2025.
Audiensi terkait polemik MBG di SDIT Al Izzah itu dihadiri langsung oleh Walikota Serang Budi Rustandi, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Muhammad Farhan Aziz, Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri, perwakilan Kodim Serang, dan perwakilan Polres Serang Kota.
Salah seorang perwakilan wali murid SDIT Al Izzah Serang, Baim Aji mengatakan, pihaknya tetap menolak adanya MBG di SDIT Al Izzah, karena para wali murid sudah merogoh kocek mahal untuk menyekolahkan putra-putrinya tersebut di SDIT Al Izzah Serang.
BACA JUGA: Saham Perbankan dan Perusahaan Ternak Akan Melejit Tahun Depan, Guyuran APBN dan MBG Jadi Pemicu
“Risiko MBGnya itu terhadap murid, siswa, Pak. Jadi kami wali murid boleh silakan berbisnis setengah MBG, tapi tempatnya jangan di area yayasan, ya silakan di luar atau di mana. Kita kan sekolah kan nggak murah, luar biasa, daftar ulang luar biasa, daftar murid juga luar biasa, belasan juta kan udah sanggup membiayai itu semua, kenapa harus ada MBG,” ujar Baim Aji, kepada wartawan, usai audiensi.
Ia mengaku pihaknya mengkhawatirkan kehigienisan MBG dan lokasi yang makin sempit jika Yayasan Al Izzah Serang tetap mengelola MBG di SDIT Al Izzah Serang.
“Risiko Pak, karena kan tadi sudah lalu-lalang, dari malam orang banyak, itu fasilitas saja, kita anak mau sekolah, kita tahu fasilitasnya, dari mulai kantin, makan, dan lain-lain, oh ini bagus, tempat enak, oh siswa keluar itu nggak, langsung ke kantin, makan di situ ada tempatnya, nah ini udah nggak ada itu Pak, udah makin sempit, jadi harus muter, kadang-kadang siswa keluar, keluar area sekolah, banyak warga juga lalu lalangkan kendaraan, itu resiko juga, di luar daripada yang memang fatal, misalnya resiko keracunan siapa yang bertanggung jawab, kan, kalau memang dari yayasan ke-ke, terus gas, seperti wali kota bilang kan, resiko gas, kendaraan lalu-lalang, sampah-sampah, dan lain-lainnya,” jelas dia.
Ketua Yayasan Al Izzah Serang Muhammad Arifin mengatakan, penolakan MBG dari para wali murid hal yang lumrah.
BACA JUGA: Keracunan MBG, Pemkot Cilegon Ajak Forkopimda Perketat Keamanan Produksi SPPG
“Namanya audiensi penolakan dari pemerintah itu hal yang wajar aja mungkin. Tapi kita di yayasan itu tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat bahwa makan bergizi gratis itu. Berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia,” ujar Arifin, kepada wartawan.
Berdasarkan polling terhadap wali murid, kata dia, yang bersedia atau siap menerima manfaat MBG lebih dari 50 persen.
“Kalau berdasarkan polling itu yang bersedia siap melaksanakan MBG itu 72 persen, sementara yang tidak setuju 25 persen,” jelas dia.***
