BANTENRAYA.COM– Provinsi Banten telah genap memasuki usianya yang ke 24 sejak pertama kali terbentuk usai memisahkan diri dari Jawa Barat per 4 Oktober 2000 lalu.
Di usianya yang bisa dikatakan sudah tidak lagi belia, banyak kalangan masyarakat yang memberikan catatan kepada daerah yang terkenal dengan sebutan Tanah Jawara tersebut.
Namun, tak sedikit juga masyarakat yang turut berharap agar Banten menjadi daerah yang lebih baik lagi.
Baca Juga: Sosok Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI dari Gen Z di Mata Sahabatnya
Salah seorang mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bernama Rara memberikan catatan khusus kepada Provinsi Banten.
Ia mengatakan, di usia Banten yang ke 24 banyak hal yang perlu dibenahi dan diselesaikan. Salah satunya, kata dia, adalah terkait pengangguran dan lapangan pekerjaan.
“Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke 24 untuk Provinsi Banten. Di usia yang ke 24 ini saya berharap agar Provinsi Banten bisa lepas dari peringkat satu tingkat angka pengangguran tertinggi se-Indonesia. Selain itu, saya juga berharap agar lapangan-lapangan pekerjaan bisa lebih diperbanyak lagi untuk bisa menanggulangi banyaknya pengangguran yang ada di Banten,” kata Rara kepada wartawan, Kamis (3/10/2024)
Baca Juga: Jelang Pilgub Banten Raffi Ahmad Spill Bus Iconic Andra-Dimyati, Netizen: Okeee Gasss
Rara juga mengatakan, kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang nanti terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024, dirinya berharap agar pemimpin Banten selanjutnya dapat menuntaskan hal-hal yang selama ini menjadi catatan khusus bagi Banten terkait angka pengangguran.
“Harapannya untuk calon pemimpin Banten yang baru itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada seperti pengangguran itu tadi, kemudian kesehatan, dan peningkatan infrastruktur layanan publik yang ramah terhadap kaum-kaum penyandang disabilitas,” ucapnya.
“Selain itu, Banten juga sebagai Provinsi harus bisa meningkatkan tata pembangunan ibu kotanya agar menjadi ciri khas sebagai Ibu Kota Provinsi Banten, dan tidak kalah dengan kabupaten kota-nya,” tambahnya.
Baca Juga: Jalan Pasar Induk Rau Kota Serang Rusak Berat: Banyak Mobil yang Kejebros
BACAJUGA:
Sementara itu, hal berbeda disampaikan oleh Helen, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Untirta.
Helen mengatakan, infrastruktur di Provinsi Banten dianggap masih menjadi hal yang perlu untuk ditingkatkan. Karena, kata dia, peningkatakan infrastruktur di Banten masih belum merata ke daerah-daerah pesisir seperti Lebak dan Pandeglang serta bagian Utara Banten.
“Kalau saya berharap agar infrastruktur yang ada di Banten ini bisa ditingkatkan, pembangunannya bisa lebih merata ke daerah-daerah, tidak hanya di kota saja,” kata Helen.
Baca Juga: Dibatasi 20 Akun, Paslon Pilkada Lebak Belum Laporkan Medsos Kampanye ke KPU
“Selain itu, hal lainnya adalah peningkatan layanan kesehatan dan perputaran roda ekonomi di Banten dengan pengentasan pengangguran yang selama ini jadi persoalan. Lapangan pekerjaan saya kira harus lebih banyak dibuka, dan (oknum) calo-calo yang memungut biaya untuk bisa kerja itu juga dihilangkan. Masa kita mau kerja di tanah kita sendiri harus bayar?,” tambahnya.
Sebagai mahasiswa, Helen berharap, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih nanti agar bisa memerhatikan akses pendidikan kepada anak-anak di Provinsi Banten. Selain itu, peningkatan infrastruktur juga perlu dilakukan secara lebih merata.
“Harapannya agar Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nanti bisa menghadirkan beasiswa untuk pendidikan jenjang strata satu (S-1). Karena, menurut saya, banyak anak-anak di Banten yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi namun terkendali biaya,” harapnya.
Baca Juga: Dindikbud Banten dan KI Menggelar FGD
“Selain itu juga, peningkatakan infrastruktur yang lebih merata perlu untuk dilakukan, jangan hanya pembangunan itu fokus di kota saja, tapi juga ke daerah-daerah lain. Masa yang terang hanya di kota saja, sementara daerah-daerah lainnya gelap,” ujarnya.
Kritik dan masukan untuk Banten di usia yang ke 24 juga turut disampaikan oleh para wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
Salah seorang anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yeremia Mendrofa mengatakan, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan pengangguran masih menjadi hal yang perlu untuk dilakukan akselerasi.
Karena, kata dia, ketiga hal itu masih menjadi sorotan dengan menduduki peringkat pertama soal pengangguran dan angka partisipasi sekolah yang jauh di bawah rata-rata nasional.
Baca Juga: 600 Nisan Makam Acak-acakan, Pembangunan Waduk Karian Masih Menyisakan Masalah
“Berbagai capaian sudah kita dapatkan di usia Banten yang ke 24 ini seperti peningkatan pendapatan, pembangunan yang berkelanjutan, dan progres yang berdampak kepada masyarakat. Akan tetapi, kita juga masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dituntaskan dan dipercepat (pengerjaannya,-red). Seperti, bidang pendidikan. Pendidikan ini adalah bidang yang perlu untuk dilakukan akselerasi karena kita tahu bahwa angka partisipasi sekolah di Banten ini berada di bawah angka rata-rata nasional. Ini perlu untuk dibenahi agar cita-cita untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai dengan menjadikan anak-anak di Banten ini unggul, sehat, dan cerdas,” kata Yeremia.
“Kemudian PR selanjutnya adalah sektor kesehatan, di mana layanan kesehatan kita perlu untuk ditingkatan. Utamanya adalah pada penanganan stunting yang saat ini Provinsi Banten masih memiliki 24 persen anak stunting. Hal itu berkaitan dengan cita-cita kita dalam mewujudkan generasi emas yang unggul, sehat, dan cerdas. Maka sektor kesehatan ini perlu untuk ditingkatkan,” sambungnya.
Yeremia juga menerangkan, selain dua pekerjaan rumah tersebut, terdapat dua hal lain yang juga perlu untuk dikerjaan. Diantaranya adalah kemiskinan dan pengangguran.
“PR selanjutnya yang perlu untuk dikerjakan okeh Provinsi Banten adalah terkait dengan kemiskinan, di mana angka kemiskinan kita masih berada di level 6 persen. Hal ini berkaitan juga dengan angka pengangguran yang dalam dua tahun terakhir ini Banten menempati posisi pertama se-Indonesia. Ini perlu adanya program-program khusus untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di Banten agar dapat bersaing. Selain itu, perlu ditingkatkannya investasi di Banten yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dengan menghadirkan investasi yang padat karya atau manufaktur. Sehingga, dua persoalan tadi yakni kemiskinan dan pengangguran itu bisa teratasi dengan menjadikan masyarakatnya lebih kompeten dan berdaya saing,” jelasnya.
Baca Juga: Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-498, Disporapar Bakal Gelar Tarkam Hingga Fun Run
“Terakhir, adalah terkait dengan pemerataan pembangunan. Kita perlu memperkecil gap pembangunan yang ada di Provinsi Banten dengan melakukan intervensi agar pemerataan pembangunan bisa terlaksana hingga ke ujung selatan Banten. Hal itu perlu didukung juga dengan gandeng tangan para stakeholder tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Lebih lanjut Yeremia menuturkan, kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, pihaknya berharap agar dapat menyelesaikan segala PR yang ada di Banten dengan menghadirkan program-program yang tepat sasaran.
“Tentu harapannya adalah kita bekerja bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, yakni bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pembangunan. Dan itu semua perlu dilakukan dengan menghadirkan program-program yang tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat, karena visi kita ke depan ada Banten Emas menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
Baca Juga: Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-498, Disporapar Bakal Gelar Tarkam Hingga Fun Run
Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Juheni M Rois. Ia menyampaikan, PR utama yang perlu diselesaikan oleh Provinsi Banten adalah bidang pendidikan. Karena, kata dia, bidang pendidikan adalah kunci dari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang lainnya.
“Yang pertama tentu pendidikan, kita tahu bahwa dari tahun ke tahun PPDB (pendaftaran peserta didik baru) itu selalu bermasalah. Menghasilkan anak-anak kita yang tidak keterima akhirnya memilih untuk tidak sekolah karena terbentur biaya. Maka hal-hal seperti ini perlu untuk segera dituntaskan, dengan cara apa? Banten kan punya banyak sekolah-sekolah swasta, selain negeri yang jumlahnya terbatas. Dibanding harus membangun sekolah baru, bisa dilakukan pemberdayaan kepada sekolah-sekolah swasta. Agar anak-anak Banten semuanya tidak ada yang tidak sekolah. Selama ini orang enggan masuk ke sekolah swasta karena harus bayar, sementara tidak ada biaya, dan tidak diterima di sekolah negeri. Maka hal itu perlu untuk dilakukan pembenahan sebagai kewajiban Pemprov Banten dalam menjamin pendidikan anak-anak Banten,” kata Juheni.
Ia juga menyampaikan, selain pendidikan sektor lainnya yang perlu dibenahi adalah layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, ketersediaan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten masih sangat sedikit, khususnya untuk dokter-dokter spesialis.
Baca Juga: Bawaslu Kota Cilegon Terima 5 Laporan Pelanggaran Pilkada, Apa Saja Isinya?
“Selanjutnya yang jadi perhatian kita adalah layanan kesehatan, baik dari layanan, ketersediaan dokter spesialis, penanganan pasien, itu semuanya perlu dibenahi. Kenapa? Saat ini kalah ada masyarakat sakit tapi yang tidak memiliki BPJS, dibiarkan. Seharusnya jangan seperti itu. Psmerintah harusnya bisa menjamin pendidikan dan juga kesehatan masyarakat dengan berbagai cara, misal kalau tidak ada BPJS ya bisa SKTM, KTP domisili Banten, atau lainnya. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya,” ucapnya.
“Selain itu, ketersediaan dokter spesialis juga masih kurang di Banten ini. Masa rumah sakit pemerintah jumlah dokter spesialisnya kalah dengan swasta, harusnya malu. Seharusnya RSUD Banten itu bisa menjadi rumah sakit rujukan, bukan merujuk ke rumah sakit lain. Ini yang menurut saya secara program dan perhatian kepada layanan kesehatan itu masih gagal, perlu dilakukan pembenahan,” sambungnya.
Juheni berharap, dengan hadirnya pemimpin Banten yang baru nanti, bisa menyelesaikan segala persoalan dan PR Provinsi Banten agar menjadi lebih baik lagi.
Baca Juga: Tak Saling Singgung, Polres Minta Paslon dan Pendukungnya Jaga Kondusifitas Kota
“Tentu sebagai legislatif, kita akan mengawal dan mendukung kerja pemimpin Banten yang baru nanti agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Banten ini,” pungkasnya.***
