BANTENRAYA.COM – Kebijakan penutupan PLTU Suralaya yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI Luhut Binsar Panjaitan (LBP) disebut akan memiliki dampak besar terhadap ekonomi.
Hal itu, diungkapkan sejumlah pengusaha di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak yang menyatakan jika PLTU disuntik mai api belum ada alternatif lainnya maka akan membuat masalah.
Mawardi salah satu pengusaha yang menjadi rekanan di PLTU Suralaya menyatakan, sebenarnya ada rencana untuk mempensiunkan PLTU Suralaya pada 2060 yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo.
Namun, tentu tidak bisa dalam Waktu cepat karena efeknya akan berkaitan dengan ekonomi, baik itu para pekerja dan juga pengusaha yang bergantung nasib disana.
“Memang dalam jangka Panjang akan ada penutupan. Namun, harus ada alternatif dahulu. Jangan sampai ribuan tenaga kerja dan ratusan pengusaha malah kolaps,” katanya, Minggu 18 Agustus 2024.
Baca Juga: Helldy Dapatkan Restu Muhaimin Iskandar, Siap Tunaikan Amanah
Menurut Mawardi, pemerintah harus menghitung secara cermat keuntungan dan kerugian yang bakal muncul karena kebijakannya. Artinya, jangan sampai ditutup malah membuat pengusaha justru kehilangan pendapatan dan terpaksa memecat para karyawan.
“Kan kami juga banyak karyawan yang ikut bekerja. Itu akan berdampak jika produksi atau PLTU ditutup secara total dan mendadak tanpa perencanaan matang,” jelasnya.
Hal sama disampaikan Anggota DPRD Kota Cilegon Erick Rebiin dari Dapil Kecamatan Pulomerak-Grogol, ia meminta pemerintah pusat harus mengkaji ulang terkait penutupan PLTU Suralaya.
“Pemerintah harus mencari terobosan yang terbaru agar tetap beroperasi karena menyangkut beberapa kebutuhan masyarakat sekitar dan lain-lain dan menyangkut ekonomi banyak pihak,” ucapnya.
BACAJUGA:
Sebelumnya, Assistant Manager Humas & Community Development PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Benanda Diyo Aindrasyam mengungkapkan, akan ada banyak dampak yang ditimbulkan jika PLTU Suralaya dilakukan penutupan. Baik itu berdampak terhadap ribuan pekerja juga vendor yang ada.
“Ada banyak vendor, termasuk pekerja. Pastinya itu berapa nasi yang akan tumpah. Betul (was-was-red). Tapi kalau kami penugasan dari negara. Jika arah politiknya kami penugasan sebetulnya loh. Jadi kami soal lingkungan dan target suplai listrik yang diproduksi secara prinsip sangat memuaskan dengan itu,” jelasnya.
Baca Juga: Anti Mainstream! Panjat Pinang di Cianjur Berhadiah Janda Muda
Benanda menyampaikan, tetap memberikan penjelasan kepada vendor dan pekerja lainnya jika pihaknya masih mendapatkan tugas dari negara dan hanya
sebatas isu soal penutupan tersebut.
“Jika kami ditanyakan dari vendor dan pekerja rutin kami informasikan kami masih ada penugasan dan itu hanya baru isu,” pungkasnya. (***)
