BANTENRAYA.COM – Fraksi PKS memberikan sorotan tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Selain menyoroti soal tidak kreatif dan inovatifnya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), PKS juga menyoroti soal kejanggalan anggaran program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Dimana, dalam dokumen APBD 2025 tersebut program Rutilahu untuk satu penerima ada yang senilai Rp2,1 miliar.
Ketua Fraksi PKS Qoidatul Sitta mengungkapkan adanya kejanggalan dalam RAPBD 2025, dimana dalam program bantuan Rutilahu ada satu orang yang mendapatkan anggaran Rp2,1 miliar.
“Kami minta ini diperjelas anggaran Rp2,1 miliar untuk program bantuan Rutilahu. karena kami lihat diberikan untuk satu orang saja,” ucapnya, Senin 21 Oktober 2024.
Baca Juga: REI Banten Apresiasi Gebrakan Presiden Baru Hapus Pajak Rumah 16 Persen
BACAJUGA:
Selain menyoroti soal kejanggalan anggaran, Sitta menambahkan, PKS juga soal inovasi untuk menambah PAD tidak dilakukan pemerintah. Bahkan, secara penyerapan juga sampai sekarang masih sangat minim atau pada Oktober masih hanya 57 persen saja.
“Pada semester awal 27 persen dan sekarang 57 persen saja. Kami meminta penjelasan,” ujarnya.
Sementara itu, Pjs Walikota Cilegon Nana Supiana menjelaskan, soal adanya anggaran Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Rp2,1 miliar untuk satu orang penerima juga akan menjadi evaluasi Bersama.
Bahkan, ia akan meminta penjelasan dari dinas atau OPD terkait munculnya anggaran tersebut.
“Kita akan cek dan periksa ulang untuk apa sih sebetulnya. Nanti keterangan teknisnya teman-teman bisa meminta keterangan ke OPD terkait. Apa prinsipnya,” jelasnya.
Baca Juga: Stok Darah di PMI Kabupaten Serang Hanya Cukup 2 Pekan
“Tapi yang pasti semua anggaran itu sudah dibahas berdasarkan normatif sesuai ketentuan anggaran. soal temuan PKS itu menjadi atensi kita ada anggaran yang menurut angkanya perlu dikoreksi,” pungkasnya. (***)
