BANTENRAYA.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang masih berupaya untuk mendapatkan izin open bidding atau lelang jabatan eselon II dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pasalnya, izin lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Serang tak kunjung keluar.
Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Surtaman mengaku sudah memproses izin open bidding ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) namun pada minggu kedua September KASN dinyatakan dibubarkan dan seluruh berkas dan produk-produk hukum yang dikeluarkan KASN menjadi tanggung jawab BKN.
“Jadi kita mulai dari nol lagi dan sekarang berkasnya sedang diperiksa sama BKN. Tentunya ada mekanisme dialog antara BKN dengan kita dan BKN juga baru bikin aplikasinya. Kalau dulu di KASN namanya Sijapti (sistem informasi jabatan pimpinan tinggi), di BKN baru mau bikin aplikasnya namanya Imuti (integrasi mutasi),” ujar Surtaman, Selasa 1 Oktober 2024.
Ia menargetkan pekan ini izin lelang jabatan eselon II dari BKN harus sudah keluar sehingga paling lambat pekan kedua bulan ini lelang jabatan sudah bisa dibuka.
BACAJUGA:
Baca Juga: Ratusan Warga Desa Pengawinan Kabupaten Serang Dapat Sertifikat Tanah Gratis
“Kalau jabatan yang kosong tidak diisi sekarang, nanti enam bulan setelah pelantikan kepala daerah baru bisa diajukan open biddingnya. Jadi bisa diisi bulan Oktober tahun depan,” katanya.
Surtaman menuturkan, jika izin dari BKN keluar pekan ini pihaknya menargetkan lelang jabatan selesai akhir Oktober.
“Open bidding itu kan 15 hari pengumumanan, itu maksimal dan bisa 10 hari. Mingu pertama asesmen, langsung penilaian makalah dan wawancara akhir setelah itu selesai,” paparnya.
Pria yang hobi lari ini mengungkapkan ada enam jabatan eselon II yang akan di open bidding yakni Seretaris Daerah (Sekda), kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kemudian, kepala Dinas Perikanan (Diskan), kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Direktur RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang, dan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Baca Juga: Kepala Daerah Wajib Lindungi Badan Ad Hoc Pilkada
“Pak Prauri (Kepala DLH-red) pensiun per 1 Januari, jadi kita ajukan open biddingnya sekarang, biar nanti per Januari tinggal melantik pejabat yang barunya. Sudah banyak pegawai yang nanya apakan di tahun ini ada open bidding, saya jawab izinnya sedang kita urus,” ungkapnya. (***)
