SERANG, BANTEN RAYA – Dari total pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Serang sebanyak 1.030 Pontren hanya sekitar 200 lebih diantaranya yang telah memiliki izin operasional (ijop). Sedangkan, untuk yang lainnya masih dalam proses pengurusan oleh masing-masing pengelola ponpes.
Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Serang Muhammad Saihu mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren semua ponpes harus mengikuti regulasi yang baru.
“Dengan adanya Undang-undang yang baru kita sedang melakukan penyesuaian. Karena, di awal-awal untuk memenuhi ketentuan yang ada diregulasi yang baru itu kita mulai dari izin operasional,” ujar Saihu kepada bantenraya.com, kemarin.
Saihu mengaku, telah mendorong bagi ponpes yang masih menggunakan regulasi yang lama mulai tahun kemarin harus memenuhi ketentuan regulasi yang baru yang proses pemenuhannya melalui online. “Jadi semua Pontren wajib memiliki Ijop,” ujarnya.
Adapun proses pengurusan ijop, pimpinan atau pengelola ponpes terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan mengupload semua dokumen yang dipersyaratkan di website IJOP PESANTREN, setelah itu Kemenag kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang telah diunggah.
Selanjutnya, Kemenag melakukan visitasi dokumen dan mengupload hasil visitasi dan mengupload surat rekomendasi jika sudah disetujui. Kemudian Kemenag Provinsi mengunggah surat rekomendasi jika sudah disetujui dan hasil verifikasi akan dilihat oleh Direktorat dan selanjutnya akan diterbitkan NSPP dan SK izin operasional dan kemudian diterbitkan piagam izin operasional.
BacaJuga
“Sekarang sedang berproses karena jumlah Pontren di Kabupaten Serang ada 1.030 jadi dilakukan bertahap. Dalam situasi pandemi seperti ini kegiatan sosialisasi terbatas tapi sosialisasi non fisik tetap kita lakukan,” tuturnya.
Ia menuturkan, beberapa kesulitan dalam proses pengurusan izin operasional yakni rata-rata pimpinan atau pengelola Pontren lemah dalam penguasaan informasi teknologi (IT). “Semua pemenuhan ketentuan regulasi yang baru berbasis IT. Kita dari Kemenag terus melakukan fasilitasi,” paparnya.
Saihu mengungkapkan, ponpes di Kabupaten Serang yang telah memiliki izin operasional sesuai regulasi yang baru masih di atas 200 dari jumlah 1.030 ponpes. “Harapannya, tidak ada lagi Pontren yang tidak sesuai regulasi yang baru. Keterbatasannya untuk penerbitan SK kita mengantri se-Indonesia,” katanya.
Ia belum dapat memastikan, apakah semua pimpinan ponpes sudah mengetahuai adanya regulasi terbaru tersebut namun pihak Kemenag telah berupaya melakukan sosialisasi termasuk melakukan kunjungan ke ponpes.
BACA JUGA: Kasus Dana Hibah Ponpes, Kejati Didesak Periksa Gubernur Banten
“Terkait pimpinan pesantren harus beprendidikan pesantren seluruhnya terpenuhi. Hanya memang kita akan melakukan improvisasi karena lulusan pesantren ini kan beda dengan pendidikan formal, kalau pendidikan formal jelas ada ijazah, sedangkan tidak semua Pontren membuat tanda kelulusan,” katanya.
Untuk memenuhi aturan itu, pihaknya akan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, baik itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh untuk mencari keterangan sebenar-beanrnya sehingga ada bukti otentik bahwa pimpinan pesantren terkait mempunyai kapabilitas.
“Inti dari aturan itu kan untuk memastikan bahwa pimpinan ponpes memiliki kompetensi yang cukup. Ketika izin operasional sudah keluar berarti ponpes tersebut sudah sesuai ketentuan. Saat ini kita fokus mengurus izin operasional dulu,” ujarnya. (tanjung/fikri)
