SERANG, BANTEN RAYA – Walikota Serang Syafrudin meninjau lokasi longsor akibat meluapnya Sungai Cibanten di perumahan Taman Graha Asri, dan lokasi banjir di perumahan Ranau Estate tahap I di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Kamis (4/2/2021).
Syafrudin menegaskan, meskipun kewenangan Kali Cibanten ada di Pemerintah Pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (C3), namun pihaknya tetap akan bertanggung jawab.
“Saya melihat lokasi terutama di Graha Asri ada dua titik longsor dari sungai Cibanten. Sebenarnya penanganan sungai Cibanten itu ada di C3 atau Balai Besar, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab kami sekalipun secara fisik tanggung jawab C3,” ujar Syafrudin, kepada Banten Raya usai meninjau lokasi.
Ia menyebutkan, bencana yang terjadi disana disebabkan saluran air dari warga di lokasi longsor tersebut turun langsung ke tanah, tanpa ada selokan atau drainase.
“Titik longsor kedua itu mungkin tidak bisa dibuat saluran tetapi akan dibuat bronjong. Kami akan kami ajukan, mudah-mudahan di tahun 2021 ini sudah ada langkah nyata sebelum musim panas,” ucap dia.
Adapun untuk pembangunan infrastruktur pendukung merupakan kewenangan Pemkot Serang, Syafrudin berjanji akan memperbaikinya, hal itu agar tidak terjadi bencana kembali.
“Insya Allah kewajiban-kewajiban Pemkot Serang baik drainase atau saluran kecil di perumahan nanti akan coba dibuat pasangan sehingga air itu tidak langsung lari ke tanah,” jelasnya.
Untuk banjir di perumahan Ranau Estate, sambung Syafrudin, disebabkan adanya saluran yang sempit dan tersumbat mengakibatkan tembok Kali Talang jebol. Akibatnya, air masuk ke lingkungan kompleks tersebut.
BacaJuga
“Mudah-mudahan ini juga menjadi tanggung jawab kami dan Insya Allah segera mungkin dalam waktu dua minggu ini sudah kami normalisasi di lingkungan ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi longsor di Ranau ini,” tutur Syafrudin.
Akibat kejadian di dua lokasi tersebut, Pemkot Serang akan segera mengevaluasi jajarannya mulai dari tingkat kecamatan maupun kelurahan, perihal perumahaan yang berada di bantaran sungai.
“Nanti saya intruksikan kepada pak camat, pak lurah di wilayah masing-masing apabila ada perumahan yang mau ngurus izin terutama di pinggir kali itu harus diawasi ketat karena di situ ada sempadan,” kata Syafrudin.
Ia menekankan kepada para pengembang perumahaan agar tidak menjual lahan di sekitar bantaran sungai. Sebab, lahan tersebut bukan pihak developer, tetapi tanah milik negara. Begitu pun masyarakat dilarang mendirikan banguan di sekitar bantaran sungai.
“Jadi saya harap kesadaran masyarakat juga tentang bantaran jangan dipakai apa-apa. Jangan dibangun rumah. Malah harus ditanami pohon-pohon besar,” tegasnya.
Masih di lokasi sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang M Ridwan mengatakan, terkait sepadan sungai ada aturannya.
“Ada itu. Nanti kan ada aturannya. Sungai kecil, sungai besar itu ada batas sepadannya. Batas sepadan itu ada yang lima meter, dan ada pula yang 25 meter. Nah itu yang tidak boleh dibangun,” kata Ridwan.
Adapun untuk penanganan banjir, ia mengungkapkan, hal itu terjadi karena debit air yang tinggi, sehingga terjadi banjir kiriman dari beberapa titik perumahan mulai dari Citra Gading, Serang Hijau, KSB, Untirta sampai di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Dan yang ketiga karena kesadaran masyarakat yang masih rendah soal kebersihan, karena hasil temuan di lapangan itu banyak sedimentasi, sampah, gulma, nah itu yang akan kita kerjakan. Mulai awal tahun anggaran ini mulai akan dikerjakan,” ujar dia.
Terkait banjir di Kompleks Untirta, menurut Ridwan, itu karena ada penyempitan di Terminal Pakupatan.
“Ya itu kami sudah meneliti itu. Ada yang punya rumahnya itu sudah meneliti. Bagaimana nanti cari solusi untuk memperlebar saluran itu,” katanya.
Untuk alokasi anggaran penanganan banjir tahun ini sangat terbatas yakni Rp3 miliar hingha Rp5 miliar.
“Itu untuk pemeliharaan drainase, pengairan, kali, sungai dan beberapa titik untuk pembangunan,” tandasnya. (harir)
