BANTENRAYA.COM – Buruh se Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Walikota Cilegon pada Rabu, 22 November 2023.
Unjuk rasa dilakukan kaum buruh tersebut sebagai bentuk menuntut Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 sebesar 20 persen.
Koordinator Daerah Kota Cilegon dari Forum Serikat Buruh Metal Indonesia atau FSBMI Ismail mengatakan, Pemkot Cilegon mengusulkan kenaikan UMK 2024 sebesar 2,3 persen atau sebesar Rp 200 ribu-an.
BACAJUGA:
“Ini aksi keempat kali, setelah dua kali kita ke Kantor Walikota dengan alasan walikota ke luar kota dan akhirnya aksi ketiga kalinya kita ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Cilegon mengawali sidang pra pleno UMK 2024,” kata dia kepada awak media.
Baca Juga: Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta Ajak Warga Berikan Donasi Terbaik Bantu Palestina
Ismail menyatakan, tuntutan itu bukan tanpa alasan melainkan mempunyai landasan yang bisa dipertaruhkan.
Menurutnya, alasan itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat acara Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali, setahun yang lalu.
“Di situ Presiden mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa upah buruh di Indonesia sudah menengah ke atas, itu sekitar 6 juta rupiah,” ungkapnya.
“Maka kenaikan UMK 2024 itu seharusnya 22,30 persen dari UMK 2023 yang sebesar Rp 4.657.222,94,” sambungnya.
Baca Juga: Biznet Cover 30 Persen Titik Blank Spot di Kota Serang, Ini Sebaran Kecamatannya
Alasan kedua mengenai tuntutan 20 persen, paparnya, sesuai dengan survei pasar yang sudah dilakukan.
Menurutnya, ada perubahan harga dari 2022 ke 2023, di mana ada kenaikan harga bahan pokok sekitar 20-30 persen.
“Kalau kita minta 30 persen, sudah pasti tidak mungkin. Makanya kita ambil terendahnya dari hasil survei yakni 20 persen,” terangnya.
Sayangnya, papar Ismail, Pemkot Cilegon masih bertahan di angka 2,3 persen, sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51 Tahun 2023.
Baca Juga: XL Axiata Klaim Kantongi Laba Bersih Rp 1,02 Triliun Hingga Kuartal III 2023
Ia menyebut, ini menjadi tantangan bagi Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk memutuskan keberpihakannya, pro rakyat atau tidak.
“Harapan kami, bapak Walikota Cilegon berani menyatakan sikap yang pro kepada rakyatnya sendiri,” pungkasnya.***
