BANTENRAYA.COM – Korban pelecehan seksual berinisial R asal Kecamatan Panggarangan pada tahun 2022 tidak mendapatkan hak pelayanan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lebak. Menyebabkan korban mengalami gangguan psikologis.
Hal tersebut disoroti oleh Korps HMI Wati (Kohati) Lebak dengan cara melakukan aksi demonstrasi pada Kamis 16 Maret 2023, dan membawa keluarga korban ke kantor BP3AP2KB Lebak pada Selasa 21 Maret 2023, kemudian Rabu 22 Maret 2023 giliran UPTD Lebak yang mendengarkan keluhan keluarga korban.
Berdasarkan informasi, didatangkanya korban ke hadapan para pemangku jabatan di dua instansi tersebut bertujuan untuk meminta hak korban agar segera diberikan. Adapun hak antara lain mendapatkan bimbingan psikologis, dan mengevaluasi kinerja dari UPTD PPA Lebak.
Ketua Kohati Lebak, Siti Nuraeni mengatakan, sebelum mendatangkan keluarga korban ke kantor UPTD Lebak pihaknya membawa keluarga korban terlebih dahulu ke kantor BP3AP2KB Lebak bertujuan agar kedua pihak terkait mendengar keluh kesah keluarga korban.
“Mengingat kasus pelecehan seksual di Lebak semakin meningkat. Kami mulai bergerak dengan cara mengawal keluarga korban yang tidak mendapatkan hak-haknya,” katanya kepada Bantenraya.com.
Ia menuturkan, kelalaian UPTD PPA berdampak besar bagi kesehatan mental korban pelecehan seksual. Menurutnya, kelalaian itu adalah sebuah kesalahan yang harus segera dibenahi.
Baca Juga: Jilid 2, Kejati Tahan Mantan Pejabat Bank Banten Atas Kasus Korupsi Sebesar Rp61 miliar
“Pantas saja. Kasus pelecahan seksual di Lebak semakin meningkat ternyata muara dari semua itu dikarenakan kelambanan pihak UPTD PPA dalam menangani kasus pelecehan seksual,” tutur sosok perempuan yang cerdas itu.
Aen mengungkapkan, kelalaian itu sangat bertentangan dengan RUU PKS hak korban atas penanganan yang diatur dalam pasal 24 ayat (1),(2),(3) yang meliputi informasi, mendapatkan dokumen penanganan, pendampingan, dan bantuan hukum, psikologis, pelayanan kesehatan serta mendapatkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
“Tapi sayangnya ketika mendengarkan pernyataan dari keluarga korban. Ternyata hak korban tidak diberikan secara maksimal. Jika hal itu terus terulang kembali niscaya pelecehan seksual di Lebak semakin meningkat,” ungkapnya.
Baca Juga: Akan Masuki Ramadan 2023, Ketahui 5 Amalan Penting Ini, Ada Doa Sambut Bulan Puasa
Aen menambahkan, dua poin penting yang harus dilakukan UPTD PPA Lebak yaitu memenuhi hak korban pelecehan seksual, membentuk skala prioritas penanganan korban pelecahan seksual.
BACAJUGA:
“Alhamdulillah nanti mereka pada 24 April hingga 2 Mei 2023. Tuntutan kami juga terkait pemindahan kantor UPTD Lebak ke sebelah kantor BP3AP2KB sudah dilakukan,” tambahnya.
Ia berkomitmen, untuk melakukan gerakan secara masif bertujuan untuk mewujudkan Lebak sebagai Kabupaten Layak Anak. Menurutnya, penghargaan Lebak sebagai Kabupaten Layak Anak dipatahkan oleh kasus pelecahan seksual yang kian meningkat pada tahun 2022 yaitu mencapai angka 149 kasus.
Baca Juga: Banyak Bank, KPU dan Bawaslu Lebih Percaya ke BRI Cabang Pandeglang untuk Layanan Keuangan Perbankan
“Gerakan-gerakan cara masif akan kami lakukan seperti memberikan edukasi kepada masyarakat, mengawal korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan haknya. Jika kasus pelecehan dibiarkan saja maka sangat berpotensi semakin meningkat,” tandas sang perempuan revolusioner.
Sementara itu, Kepala UPTD PPA Lebak, Puji sangat berterimakasih atas kritikan yang diberikan oleh Kohati Lebak.
“Dengan kritikan yang diberikan oleh para mahasiswa. Tentunya kritikan itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak kami,” ucapnya.
Baca Juga: Mengusung sebagai Perusahaan Peduli Lingkungan, Mowilex di Cikande Olah Air Tanpa Limbah
Ia berharap, agar kedepan Kohati Lebak bisa berkolaborasi dalam menangani persoalan kasus kekerasan dan pelecahan seksual terhadap perempuan dan anak.
“Saya terima atas kritikan yang diberikan oleh mereka karena tak bisa dipungkiri kami sangat memerlukan masukan-masukan dari semua elemen agar bisa me jadi bahan perbaikan kami, dan saya harap semua elemen ikut andil dalam mewujudkan Lebak sebagai Kabupaten Layak Anak,” harapnya.(***)
