BANTENRAYA.COM – Indonesia sudah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung sejak tahun 2005.
Pilkada langsung memiliki plus dan minus antara lain membuka partisipasi publik namun disisi lain menjadikan Pilkada langsung berbiaya mahal dan rawan korupsi.
Atas dua persoalan itu, MPR dan Watimpres dikabarkan Kembali mewacanakan Pilkada tidak langsung.
BACAJUGA:
“Bukan mengulirkan kebali wacana pilkada tidak langsung namun para tokoh kita yang duduk di Watimpres dan MPR bertukar pendapat dan diskusi termasuk keadaan demokrasi kita yang tercermin dalam sistem pileg kita yang menggunakan propsoional terbuka dan Pilkada langsung,” kata Wakil Ketua MPR RI, Asrul Sani dalam kanal Youtube CNN Indonesia yang dilihat bantenraya.com, Rabu 12 Oktober 2022.
Baca Juga: Guntur Romli Sebut Isu Ijazah Palsu Jokowi Pengalihan Isu Kasus Korupsi Formula E
Dikatakan Asrul Sani, Watimpres mengajukan diskusi agar kita sama-sama memikirkan kembali apakah bentuk pilakada saat ini adalah merupakan pilihan terbaik, terutama terkait pilkada langsung di tingkat provinsi.
“Pilgub jadi sorotan karena rezim otonomi derah kita berbasis kabupaten dan kota, Gubernur kepanjangan tangan pusat, kalau kepanjangan pusat apa mungkin dipilih langsung? Sama halnya Ketika bupati dan wali kota memilih camat secara langsung,” beber Asrul Sani.
Jadi intinya baru sebatas diskusi saja apakah pilgub langsung di level provinsi apakah pilihan tepat dalam rezim otda. “Jadi baru tahap itu,” tegas Asrul Sani.
Baca Juga: Mau Tahu CCTV Pertengkaran Rizky Billar dengan Lesty Kejora sampai Terjadinya KDRT
Dikatakan Asrul Sani, efek negatif dari pilkada langsung itu ada, sama dengan pileg yang menggunakan proporsional terbuka. “Pilkada langsung berbiaya mahal membuat maraknya korupsi, kepala daerah lebih 300 yang berurusan dengan KPK,” jelas Asrul Sani.
