BANTENRAYA.COM – Ratusan kepala sekolah swasta mulai dari SMK, SMA, dan SKh di Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Curug, Kota Serang, Senin, 17 Januari 2022.
Aksi ini merupakan puncak kekesalan dari para kepala sekolah.
Pasalnya, selama ini ada banyak kekecewaan yang mereka pendam dan mencapai puncaknya ketika bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) tidak cair.
Juhyani, salah satu pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK di Kota Serang, mengatakan, sebelum memutuskan untuk menggelar aksi, para kepala sekolah swasta di Provinsi Banten sudah sering dikecewakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
Beberapa kekecewaan itu misalnya adanya pendirian beberapa sekolah negeri di wilayah yang sudah cukup lembaga pendidiknya, guru di sekolah swasta yang pindah ke sekolah negeri karena bosda di sekolah negeri lebih besar, dan guru terbaik swasta hengkang dari swasta ke sekolah negeri.
“Selama ini kita hanya diam,” katanya, Minggu (16/1).
BACAJUGA:
Sekolah swasta juga diam ketika ada pemotongan bosda sebanyak 50 persen.
Juga pengajuan insentif 500 ribu per guru dari pengurangan insentif. Namun ketika bosda tidak cair, maka kesabaran para kepala sekolah swasta sudah mencapai puncaknya.
“Jadi adanya bosda yang tidak cair bukan kekecewaan yang pertama kali yang dialami para kepala sekolah swasta,” ujar Juhyani.
Baca Juga: Ada Bansos Rp600 Ribu Lagi di Awal Tahun 2022, Ini Kelompok yang Akan Mendapatkannya
Juhyani mengungkapkan, mengurus pengajuan proposal bosda sampai dengan menunggu waktu pencairan bosda bukanlah hal yang mudah.
Dimulai dengan perintah membuat proposal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang mengalami beberapa kali revisi.
Lalu setelah itu ada beberapa kali lagi revisi saat permohonan pencairan. Begitu juga saat pembuatan naskah perjanjian hibah daerah (NPDH) juga dilakukan dengan beberapa kali revisi.
Revisi berulang-ulang itu tidak hanya membutuhkan anggaran melainkan juga sudah memakan banyak waktu.
Baca Juga: Gempa Bayah Terus Dipantau BPBD, Warga Sempat Berhamburan Keluar Rumah
Sehingga, ketika masa penantian pencarian dan diumumkan bahwa bosda yang sudah diajukan para kepala sekolah tidak cair, maka ini menjadi puncak kekesalan mereka terhadap Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
“Ini adalah puncak kekesalan dari para kepala sekolah,” ujarnya.
Belum lagi bila ada sekolah swasta yang lokasinya jauh. Mereka harus datang minimal ke KCD yang jaraknya jauh sehingga membutuhkan ongkos. Sementara bosda tahun 2021 secara nominal dikurangi 50 persen dari yang semula 500 ribu per siswa menjadi 250 ribu per siswa.
Baca Juga: Catatan Sejarah Baru, Ancelotti Antar Real Madrid Menuju Gelar Juara Piala Super Spanyol 2021/2022
Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (FK2SMK) Provinsi Banten Ahmad Ali Subhan mengatakan, aksi para kepala sekolah swasta di Banten yang dilakukan hari ini akan dipusatkan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Titik kumpul aksi akan dilakukan di Masjid Al Bantani KP3B.
Para kepala sekolah swasta ini berharap aksi mereka akan ditemui oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.
Sehingga, mereka bisa mencurahkan masalah yang terjadi dan mendapatkan penjelasan yang rasional dari tidak cairnya bosda tahun 2021.
Baca Juga: Link Nonton Serial Layangan Putus Dari Episode 1 Sampai 9, Bukan Ilegal!
Ali mengatakan, para kepala sekolah hanya butuh penjelasan mengapa bosda tahun 2021 tidak bisa cair. Padahal, sebelumnya mereka sudah diberikan arahan revisi berkali-kali ketika mengajukan bosda tersebut.
Dia mengatakan, alasan bosda tidak cair lantaran masalah teknis sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak masuk akal.
“Kami hanya ingin penjelasan dan akan bertanya bagaimana mekanisme pengajuan bosda 2022,” katanya. ***
