BANTENRAYA.COM – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dilaksanakan dalam upaya menjawab persoalan gizi dan beban ekonomi masyarakat selama bulan suci Ramadan menuai sorotan publik di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Alih-alih mendapatkan apresiasi yang luas dari terlaksananya program MBG, program ini justru memicu kritik dari masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga pengguna media sosial (medsos).
Sejumlah masyarakat mempertanyakan kualitas menu MBG yang dibagikan ke sekolah, mulai dari proses penyajian hingga efektivitas pelaksanaan program di lapangan yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan 2026.
Kemasan Viral MBG Picu Reaksi Warganet
Perbincangan publik semakin mencuat buntut beredarnya video dan foto paket MBG yang viral di jagad maya medsos. Dalam unggahan tersebut, paket makanan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terlihat dibagikan menggunakan plastik/kantong kresek.
Kemudian, kondisi tersebut akhirnya memicu beragam tanggapan dari warganet di medsos yang menilai penyajian tersebut dianggap kurang layak dan tidak mencerminkan ‘standar makanan bergizi’.
BACAJUGA:
BACA JUGA: MBG Ramadan di Lebak Tuai Banyak Keluhan: Memang Cukup untuk Gizi Anak?
Sejumlah komentar warganet menyebutkan kemasan tersebut tidak sesuai dengan semangat program MBG yang mengusung nilai pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan penerima manfaat.
Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan klarifikasi bahwa makanan tersebut (MBG) telah dikemas sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) menggunakan ‘ompreng.’
Akan tetapi, sayangnya dalam proses distribusi di lapangan terjadi pemindahan kemasan oleh kader Posyandu dengan alasan kondisi cuaca.
Penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru terkait konsistensi pengawasan dan koordinasi teknis dalam pelaksanaan MBG.
KNPI Pandeglang Minta Evaluasi Menyeluruh
BACA JUGA: Viral Momen Siswa Beri Saran Terkait MBG Ketika Puasa Diganti Uang, Banjir Dukungan dari Natizen
Sorotan juga datang dari kalangan organisasi kepemudaan.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang melalui pernyataan resminya menilai pelaksanaan program MBG di daerah belum berjalan dengan optimal dan membutuhkan evaluasi menyeluruh.
Ketua Umum KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap operasional di tingkat pelaksana perlu diperketat agar tujuan program benar-benar tercapai.
Menurutnya, kritik yang muncul tidak semata-mata berasal dari ruang digital, tetapi juga dari masyarakat yang secara langsung menyaksikan pelaksanaan program di lapangan.
Pola Distribusi MBG selama Ramadan Dipertanyakan
Selama bulan suci Ramadan, pelaksanaan MBG di Pandeglang dilakukan dengan sistem “take away” bagi siswa yang berpuasa.
BACA JUGA: Ulat Sayur Ditemukan pada Menu MBG di SD Negeri Pandeglang 4
Paket yang dibagikan umumnya berisi (kurma, roti, telur, dan susu) untuk berbuka puasa. Walaupun dinilai praktis, pola paket MBG ini justru memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pemenuhan kebutuhan gizi secara komprehensif.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah skema tersebut (paket MBG) benar-benar dirancang berdasarkan kajian gizi yang terukur, atau sekadar menyesuaikan momentum Ramadan tanpa pendekatan nutrisi yang mendalam.
Transparansi dan Akuntabilitas MBG Jadi Sorotan Publik
Hingga saat ini, informasi publik mengenai rincian penganggaran, mekanisme distribusi, serta evaluasi mutu program MBG di Kabupaten Pandeglang dinilai masih terbatas.
BACA JUGA: Ulat Sayur Ditemukan pada Menu MBG di SD Negeri Pandeglang 4
Minimnya keterbukaan data dari setiap SPPG memunculkan dorongan agar pemerintah daerah (Pemda) dan pelaksana program menyampaikan laporan yang lebih transparan kepada masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, program yang digadang sebagai solusi peningkatan gizi berisiko dianggap hanya sebagai kegiatan simbolik semata.
Dorongan Perbaikan Program MBG
Sebagai program yang bertujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG dinilai memiliki potensi besar apabila dikelola dengan tata kelola yang baik.
Akan tetapi, sejumlah catatan penting yang mengemuka di Kabupaten Pandeglang meliputi:
1. Standar penyajian dan kemasan yang perlu menjamin keamanan pangan serta menjaga martabat penerima manfaat.
2. Konsistensi penerapan SOP antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
3. Kejelasan standar kandungan gizi yang terbuka untuk diuji dan dievaluasi secara independen.
4. Transparansi anggaran dan mekanisme distribusi yang dapat diakses publik.
Berbagai pihak berharap pemerintah daerah maupun pusat melakukan evaluasi komprehensif agar MBG tidak sekadar menjadi program penyaluran makanan, tetapi benar-benar menjadi kebijakan berbasis kebutuhan gizi masyarakat.
BACA JUGA: Ulat Sayur Ditemukan pada Menu MBG di SD Negeri Pandeglang 4
Dengan perbaikan sistem pengawasan, peningkatan standar mutu, serta keterbukaan informasi, program ini diharapkan mampu menjawab harapan publik dan memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran utama.***
