BANTENRAYA.COM – Sejumlah aktivis kesehatan di Provinsi Banten mengecam pemotongan anggaran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp19 miliar untuk tahun 2025 ini.
Sebab anggaran ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat miskin agar tidak menjadi semakin miskin ketika mereka sakit.
Sejumlah penggiat kesehatan menyuarakan keprihatinan atas keputusan pemerintah daerah tersebut.
Kemuning, pendiri Fopkia Kabupaten Serang, mengaku miris dengan pemotongan anggaran BPJS Kesehatan tersebut.
Dia juga mengaku sedih lantaran Pemerintah Provinsi Banten seolah tidak mau berpihak kepada masyarakat kecil.
“Miris jika memang anggaran untuk BPJS Kesehatan PBI dipangkas,” kata Kemuning, Rabu, 17 September 2025.
BACAJUGA:
Kemuning mengatakan, masyarakat miskin di Banten masih banyak yang bernasib tidak beruntung, mereka juga kerap ditolak fasilitas kesehatan saat berobat dengan alasan tidak masuk kriteria.
BACA JUGA: Jadwal Shuttle Bus Gratis ke IMOS 2025 dari Rawa Buntu-ICE BSD PP, Duduk Manis Sampai Venue
Padahal, mereka benar-benar orang tidak mampu.
“Jujur saja saya sedih banget ketika saya dapat laporan pasien tidak mampu berobat ke RSUD Banten dengan SKTM ditolak dengan alasan tidak masuk kriteria. Padahal, pasien kurang mampu,” kata Kemuning. “Sementara tunjangan anggota DPRD gede,” lanjutnya.
Sementara itu, Lulu Jamaludin, relawan dari Fesbuk Banten News, juga mengaku geram dengan adanya pemotongan anggaran BPJS Kesehatan ini.
Dia mengatakan, anggaran itu hingga saat ini masih sangat dibutuhkan karena masih banyak masyarakat miskin di Banten.
“Jika ada pemangkasan anggaran BPJS Kesehatan saya tidak setuju, karena sampai saat ini berdasarkan fakta di lapangan masyarakat Banten masih sangat membutuhkan BPJS untuk berobat,” tegas Lulu.
BACA JUGA: Uji Coba Bus Trans Banten Dimulai Bulan Oktober Bertepatan HUT Banten
Lulu juga mendesak agar Pemprov Banten tidak mengabaikan sektor kesehatan.
Sebab sektor kesehatan merupakan faktor utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Aneh. Seharusnya kesehatan dan pendidikan itu tanggung jawab negara, malah ini dipangkas,” kata Lulu.
Lulu mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten seharusnya fokus pada perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan.
Misalnya, memperbaiki validitas data penerima BPJS PBI yang sejauh ini masih banyak yang tidak tepat sasaran dan perlu dikoreksi.
BACA JUGA: Harga Emas Catat Rekor Baru Dalam Sejarah, Tembus Rp2,15 Juta Per Gram
Dia mengatakan, masih banyak terjadi masyarakat yang seharusnya mendapatkan BPJS Kesehatan PBI namun tidak mendapatkannya. Atau mereka yang seharusnya tidak mendapatkan BPJS Kesehatan PBI malah mendapatkannya.
Masalah lain, kata Lulu, persoalan biaya transportasi dan akomodasi untuk berobat untuk pasien maupun keluarga pasien yang sering menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi warga miskin dari daerah terpencil. Apalagi bila lokasi berobat mereka sangat jauh misalnya ke Jakarta.
“Perlu juga transport dan akomodasi bagi warga Banten yang mau berobat. Seperti warga miskin dari Ujung Kulon ke RS Banten. Atau warga Banten yang berobat ke Jakarta,” kata Lulu.
Kedua aktivis ini menilai pemotongan anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar ini bisa memperparah masalah yang sudah ada, yaitu ketidakjelasan data penerima manfaat, penolakan di rumah sakit karena SKTM atau syarat administratif, serta beban tambahan seperti transportasi untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Mereka juga mengaitkan pemangkasan ini dengan prioritas belanja lainnya yang semakin meningkat, misalnya peningkatan anggaran pegawai yang justru meningkat.***
