BANTENRAYA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia atau REI Banten mengkritisi statement dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
DPD REI Banten menilai sikap Maruarar Sirait terhadap asosiasi developer perumahan tidak pantas.
Diketahui, Maruarar Sirait menggelar rapat dengan para pengembang perumahan subsidi. Rapat itu digelar di Kementerian PKP, Jumat 21 Februari 2025.
Baca Juga: Najib Hamas Angkat Suara Soal Putusan MK: Para Pemilih dan Relawan Tetap Rapatkan Barisan!
Dalam rapat tersebut sempat terjadi ketegangan antara sang menteri dengan pengusaha.
Ketua DPD REI Banten Roni H Adali mengatakan, beberapa pernyataan yang disampaikan Maruarar Sirait membuat para pengembang menjadi gelisah.
“Kita sebagai mitra pemerintah jangan dianggap anak buah kesannya itu seperti arogan seperti mau bener sendiri gitu,” ujarnya kepada awak media, di salah satu restoran di Kota Serang, Rabu 26 Februari 2025.
Baca Juga: Top 5 Gubernur Terkaya di Indonesia, Nilai Hartanya Sampai Ratusan Miliar
“Nah ini yang kita kritik caranya, mudah-mudahan bisa menerima walaupun kita tahu tujuannya untuk rakyat,” katanya.
Ia menuturkan, beberapa statement merugikan yang disampaikan oleh Maruarar antara lain, berkaitan dengan banyaknya pengembang nakal, program rumah gratis, hingga harga jual perumahan subsidi yang turun.
“Ini membuat para pengembang kita galau dan gelisah. Harusnya sebagai menteri memang menyampaikan disksi yang menyejukkan bagi stakeholder,” tuturnya.
Baca Juga: Sebentar Lagi Ramadhan, Satpol PP Kabupaten Tangerang Masih Temukan Depot Jamu Nyambi Jual Miras
“Dia kan seorang menteri harusnya bisa mengayomi kita semua sebagai pengembang itu yang diharapkan,” paparnya.
Tidak hanya asosiasi REI, bahkan lanjut Roni ada 5 asosiasi yang juga turut merasakan dampak negatif dari statement yang disampaikan.
“Dampaknya lima asosiasi ini akan menyampaikan kritik kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Kementrian PKP,” ujarnya.
Baca Juga: Disebut MK Cawe-cawe Pilkada Kabupaten Serang, Politisi PKB Minta Prabowo Evaluasi Mendes PDT
Berkaitan dengan program 3 juta rumah, dan jumlah kuota rumah subsidi sepanjang tahun 2025 juga masih belum ada ketetapan yang jelas.
Awalnya, kuota rumah akan diberikan sebanyak 270 unit, namun berdasarkan informasi terbaru yang diterima DPD REI Banten sebanyak 400 ribu unit.
“Ini juga kan terus berubah-ubah, 3 juta rumah ini arahnya kemana gitu yang terjadi adalah keresahan,” katanya.
Baca Juga: Warga Cilegon Ngaku Sepeda Motornya Sering Ngadat Meski Diisi BBM Pertamax, Korban Oplosan?
“Kalau kita memang mendukung penuh selama aturan ini jelas dan maslahat bagi perbankan, pengembang dan masyarakat,” terang Roni.
Termasuk dengan bunga flat yang sebelumnya diinformasikan akan mengalami skema bunga floating kini masih simpang siur.
“Sampai sekarang belum ada ketetapan pasti, informasi yang saya dapat kemarin memang suku bunga akan kembali flat, namun di sisi lain dengan jumlah kuota 400 ribu unit perbankan tentu akan keberatan,” ujarnya.
Baca Juga: Warga Cilegon Ngaku Sepeda Motornya Sering Ngadat Meski Diisi BBM Pertamax, Korban Oplosan?
Oleh sebab itu, ditengah ketidakpastian kebijakan saat ini, para pengembang di REI Banten untuk segera menyelesaikan proses jual beli dengan masyarakat termasuk update jumlah perumahan yang siap huni.
“Kalau berbicara kuota, Banten itu jumlahnya tidak pasti karena akan terbagi dengan wilayah lain. Jangan lupa untuk selalu update datanya, dan yang sudah ada SP3K segera proses akad,” kata Roni.***
