JAKARTA – Strategi dalam memulihkan perekonomian nasional terus menunjukkan hasil yang membaik dari waktu ke waktu. Pemerintah sangat berkomitmen dalam menangani Covid-19 dari sisi kesehatan yang seimbang dengan pelaksanaan berbagai Program PEN. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan domestik yang tercermin dari Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,93% (yoy), dan juga direspon dengan peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 7,54% (yoy). Perbaikan permintaan global juga menjadi stimulus tambahan sehingga ekspor dan impor dapat tumbuh tinggi masing-masing sebesar 31,78% dan 31,22% (yoy).
Momentum pemulihannya terlihat di Triwulan II-2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi global, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 7,07% (yoy). Persentase tersebut merupakan yang tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage dan lebih tinggi daripada beberapa negara peers yang telah merilis angka pertumbuhannya, seperti Vietnam (6,6%) dan Korea Selatan (5,9%).
“Momentum perbaikan ini sangat bergantung terhadap usaha kita bersama dalam menangani Covid-19. Sinergi yang baik antara kebijakan ekonomi dan kesehatan dengan didukung oleh seluruh stakeholders akan memastikan pemulihan ekonomi segera kembali menguat pasca merebaknya varian Delta. Selain itu, reformasi struktural akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-31 bertema “Upaya Bersama Memutus Pandemi Covid-19 dan Membangkitkan Ekonomi”, secara virtual di Jakarta, Selasa (24/8).
Dalam rangka menjaga tren pemulihan ekonomi di Triwulan III-2021, Program PEN akan terus ditingkatkan dan tetap menjadi instrumen utama penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui refocusing Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan anggaran Program PEN 2021 hingga saat ini telah mencapai sebesar Rp744,77 triliun.
BACAJUGA:
Akselerasi realisasi anggaran terus diupayakan, per 20 Agustus 2021, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp326,16 triliun. Dari klaster insentif usaha telah terealisasi sebesar 81,8% atau Rp51,39 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun. Realisasi anggaran dan program tersebut telah memberikan manfaat antara lain untuk pemberian insentif PPh 21 DTP untuk 73.970 pemberi kerja; insentif PPh Final UMKM DTP untuk 116.979 UMKM; Penurunan Tarif PPh Badan; dan sebagainya.
Refocusing APBN dan PEN juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial (perlinsos), seperti percepatan pencairan Bansos Tunai, peningkatan jumlah penerima dan manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, penambahan anggaran Kartu Pra Kerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Keberlangsungan sektor usaha juga menjadi fokus utama Pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Selain itu, untuk pelaku UMKM, dukungan terus diberikan melalui tambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan pedagang kaki lima (PKL) atau warung kecil, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun,” papar Menko Airlangga.
BSU juga telah dianggarkan untuk 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, di mana masing-masing akan menerima Rp1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap. Sementara BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru di Triwulan III-2021 ini.
Selain itu, dukungan tambahan dalam menjaga daya beli masyarakat juga diberikan melalui Kartu Prakerja. Selama Semester I-2021, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 2,77 juta penerima insentif dengan total insentif sebesar Rp6,53 triliun di 514 kabupaten/kota.
Mengingat potensi risiko perluasan dampak Covid-19 dapat berlanjut hingga 2022, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PC-PEN di 2022. Program tersebut akan difokuskan kepada penanganan kesehatan dan perlinsos.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja. Salah satu implementasi UU Cipta Kerja adalah sistem pengurusan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi yang dikelola dalam jangka panjang sehingga dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Berbagai upaya tersebut akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi sehingga diharapkan dapat kembali tumbuh ekspansif di Triwulan IV-2021. Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021, dan tumbuh di kisaran 5,0%-5,5% di 2022 apabila kondisi pandemi sudah semakin membaik.
“Untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi paska pandemi, serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia, kita lakukan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi ini, serta untuk keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang,” pungkas Menko Airlangga. (rep/fsr)
